Zona Integritas WBK dan WBBM Kantor Pertanahan Sigi Dideklarasikan

- Periklanan -

SIGI-Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Juwahir, S.Sit., MAP, meresmikan deklarasi pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Kamis 5 Agustus 2021.

Pencanangan deklarasi ini dihadiri Kakanwil BPN Sulteng Dr. Doni Djamarto Widiantomo, Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, Kapolres Sigi AKBP Yoga Priyahutama, Kajari Donggala, Bambang Sutrisna, SH, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng H. Sofyan Lembah, Wakil Ketua REI Sulteng, dan pejabat lainnya.

Dalam sambutan peresmian pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM, Kepala Kantor Pertanahan Sigi, Juwahir mengatakan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

“ Untuk kita ketahui bersama, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, “ kata Juwahir.

Menjadi perhatian kita bersama, tambah Juwahir, bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan professional, “ tegasnya.

Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud. Dalam membangun Zona Integritas, salah satu tahapannya adalah melakukan pencanangan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan dari lembaga/instansi untuk siap menyandang predikat zona integritas.

“Saya menegaskan bahwa Pencanangan Pembagunan Zona Integritas ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, “ tegasnya.

Sementara itu, Wabup Sigi Samuel Yansen Pongi, mengakui sebelum dicanangkan BPN sudah berintegritas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, kata Samuel, menyampaikan dukungan program kerjasama di 176 desa. Apakah Pemkab harus menyiapkan satu ruangan di kantor kecamatan yang bersifat temporer atau permanen. Yang dikenal dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT), pelayanan pertanahan untuk masyarakat.

” Kami akan instruksikan kepada seluruh Camat untuk mendukung kegiatan ini. Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, berupa alas hak dalam bentuk sertifikat tanah. Kami ucapkan terima kasih, terutama di lahan-lahan hunian tetap (Huntap) sudah memiliki alas hak, ” paparnya.

Pada kesempatan itu, Wabup mengimbau agar masyarakat jangan bermasa bodoh dalam mengurus hak-haknya di bidang pertanahan. Agar masyarakat mengurus semua proses administrasi di bidang pertanahan.

- Periklanan -

“ Kami juga sangat mendukung berbagai kegiatan pertanahan, termasuk untuk aset-aset pemerintah, apakah sudah tersertifikasi atau belum, “ ungkapnya.

Disampaikan Wabup, Pemkab Sigi juga memiliki program Sigi Religi, yang merencanakan akan mengirim para pengurus masjid, imam masjid, untuk Umrah gratis. Begitu juga pendeta untuk Nasranai berangkat ke Yerusalem.

“ Karena itu, untuk rumah ibadah kami akan memberikan dispensasi, dan punya alas hak, “ ucap Wabup.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Doni Djamarto Widiantomo, bahwa pada 2021 seluruh Satker sudah melakukan pencanangan ZI.

“ Tinggal tiga kabupaten di Sulteng yang belum mendeklarasikan pencanangan ZI, yaitu Kabupaten Buol, Morowali Utara (Morut), dan Kabupaten banggai Laut (Balut), “ papar Doni Djamarto Widiantomo.

” Insya Allah kedepan bisa menjadi faster, better, cepat, “ tegasnya lagi.

Dikatakannya, untuk asset-aset Pemda baik itu Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah 1.000 bidang, dan kedepan kita akan tingkatkan. Begitu juga dengan swasta dan BUMN.

“ Kami berharap pemerintah dan instansi memiliki alas haknya. Karena masih ada yang belum didaftarkan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-okum. Kami saat ini mendorong adalah melayani, profesionalitas, dan terpercaya, “ sebutnya.

Kakanwil juga menyampaikan, ada 6 area perubahan yang kita harapkan dari ZI, yaitu pertama manajemen agen perubahan. Harus ada contoh dari kepribadian. Kedua, penataan manajemen. Ketiga, tata laksana. SOP harus dilakukan untuk pelayanan publik. Dengan menggunakan notifikasi.

Keempat, peningkatan akuntabilitas, yaitu mengadministrasikan dalam bentuk sertifikat atau produk administrasi berbentuk hukum. Kelima, berkas dan wakat ini dari tahun 1960-an. Sudah beberapakali mekar Kabupaten Donggala ini, biasanya berkas masih tertinggal di Donggala. Kelima, peningkatan pengawasan. Diawasi dari Humas pusat, dan dievaluasi oleh Ombudsman. Keenam, peningkatan pelayanan publik.

“ Kami berharap yang menjadi komponen wajib dari ZI jangan hanya jadi jargon. Apa yang kita programkan harus diwujudkan. Ini merupakan komitmen dari kami untuk berusaha memberikan pelayanan terbaik, “ tegas Kakanwil.

Mengenai Huntap, tambah Kakanwil, tidak hanya menyiapkan lahan tetapi juga sertifikat tanahnya. “ Kami akan masukan ini diprogram redistribusi tanah, dan PTSL. Kita harus kerjasama dengan Pemda. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan untuk sertifikat suku Bajo, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.