Zainuddin Segel SD Inpres Maranda Poso

Minta Ganti Rugi Rp 2,3 Miliar

- Periklanan -

POSO-Berkali-kali Zainuddin alias Tandi P Tobubu mencari kepastian dan keadilan buat dirinya dan keluarganya. Hanya gara-gara lahannya saat ini belum mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso. Lahannya saat ini berada persis di gedung sekolah Dasar (SD) Inpres Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso yang dibangun diatasnya.

“Lahan itu milik orang tua kandung saya, yang waktu itu di tahun 1978 dipinjamkan kepada Pemkab Poso untuk didirikan sebuah sekolah, dan dijanjikan akan diberi ganti rugi. Namun apa yang terjadi, ganti rugi tersebut hingga detik ini tak pernah diwujudkan, “ tutur Zainuddin kepada Radar Sulteng.

Perjuangan Zainuddin untuk mendapatkan hak atas tanahnya itu, yang kini sudah dibangunkan SD Inpres, sejak Poso masih dipimpin Piet Inkiriwang. “Saya sebagai ahli waris tunggal sudah pernah menuntut ganti rugi pada 14 Oktober tahun 2009 dan tanggal 6 Maret 2017 lalu, tetapi belum ada tanggapan dari Pemkab Poso, “ bebernya.

Tragisnya lagi, lahan miliknya itu sudah disertifikatkan oleh Pemkab Poso tanpa pamit kepada dirinya. “Yang sangat luarbiasa kecewanya saya itu ketika mengetahui tanah saya itu sudah disertifikat oleh Pemkab Poso tanpa minta permisi kepada saya, “ ungkap Zainuddin.

Merasa dikerjai seperti itu, tak pelak lagi Zainuddin lalu melakukan langkah perlawanan dengan cara menyegel sekolah. Itulah upaya yang dilakukannya sejauh ini, sekaligus memberitahukan kepada khalayak bahwa tanah sekolah itu ada pemilik sebenarya, yaitu milik Zainuddin alias Tandi Palaka Tobubu. “Yah sekarangh saya sudah segel sekolah itu, “ tegasnya.

Menurut Zainuddin, dia menyegel sekolah tersebut bersama permintaan ganti rugi kepada Pemkab Poso dan mengugugurkan atau menghapus sertifikat Pemkap Poso yang mengklaim tanah sekolah tersebut adalah milik pemeirntah. “ Saya menyegel dengan tuntutan sebesar Rp 2,3 miliar setelah saya menghitungnya seperti itu, “ kata Zainuddin lagi.

- Periklanan -

Namun dirinya sebagai warga negara yang baik memiliki sikap toleransi yang cukup besar, yakni meski menguggat pemerintah Poso, tetapi dirinya mau berkompromi soal harga. “ Bisalah ditawar. Yang penting penawarannya jangan terlalu rendah, yang rasional sajalah, harganya, “ tegas dia.

Apaya yang ditempuh oleh Zainuddin adalah wajar. Sebelumnya, dirinya sempat diberi petunjuk oleh beberapa pejabat di Poso agar dirinya menempuh jalur hukum. Tetapi dirinya masih ingin memastikan apakah jalur hukum yang sejatinya mencari keadilan di pengadilan itu sudah tepat dan akan menguntungkan pihaknya. Sebab dirinya masih meragukan integritas pengadilan zaman sekarang, yang lebih memihak kepada penguasa dari pada rakyat biasa seperti dirinya.

“ Ada saran dan petunjuk agar kasus ini saya bawa ke pengadilan. Cuma saya masih ragu apakah betul-betul kalau menempuh jalur hukum saya akan menemui sebuah keadilan yang hakiki, yaitu mendapatkan hak tanah saya itu. Atau akankah pengadilan dalam putusannya nanti memerintahkan pemerintah daerah untuk membayar lahan kami itu, “ tandasnya.

Kepada media ini, Zainuddin juga memberikan berkas gugatan dan kronologis tuntutannya kepada Pemkab Poso sejak zamannya Piet Inkiriwang hingga pemimpin Poso saat ini Darmin Sigilipu. Didalamnya juga berisikan sejarah asal mula lahannya yang merupakan warisan orang tuanya. Dimana tanah tersebut dulunya merupakan sebagian dari lahan kebun milik Palaka Tobubu, orang tua Zainuddin.

Keterangan Zainuddin, hingga kini tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan, baik secara jual beli ataupun hibah. Lahan itu hingga didirikannya SD Inpres, setelah orang tua Zainuddin meminjamkan kepada panitia pembangunan sekolah darurat di Dusun Maranda Desa Kilo sekarang sudah dimekarkan menjadi Desa Maranda, yakni Atlas Lanca, tidak pernah diperjualbelikan. Setelah itu pada tahun 1978 Atlas Lanca mengembalikan lahan itu, namun baru ditandatangani pada 30 Oktober 2016. Dalam keterangannya, Atlas Lanca menyebutkan bahwa lahan itu adalah benar milik Zainuddin, dan dikuatkan dengan keterangan dari mantan Kepala Desa Kilo periode 1998-2006 Ansar Mompala, kemudian dilanjutkan oleh mantan Kades Maranda periode 2006-2010 Sahar.

“Kini Pemkab Poso telah menguasai lokasi lahan kami, yang diatasnya telah dibangun SD Inpres Maranda dengan menggunakan surat-surat palsu (illegal), yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Poso, “ jelas Zainuddin.

Dirinya juga menyayangkan, dalam proses pembanguna SD Inpres Maranda tersebut, Pemkab Poso juga telah merusak tanaman pohon kelapa dan tanaman lainnya, pada tahun 1981, untuk mendirikan 2 unit tempat belajar, 3 unit rumah guru, dan 1 unit kantor. “ Pengrusakan dan pembangunan gedung-gedung ini dilakukan Pemkab Poso tanpa sepengetahuan kami, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.