PALU-Maksud hati ingin segera menikmati wisma Haji transit Palu yang beranggaran APBN 2017 Rp 45 miliar lebih, dengan fasilitas bak Hotel bintang 5, tak bisa diwujudkan saat ini. Meski pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran yang terbilang besar untuk Provinsi Sulteng, yang kini sedang berjuang mendapatkan kelas embarkasi di daerahnya sendiri.
Ditemui kemarin saat membuka masa taaruf madrasah (matsama) MAN Insan Cendekia Kota Palu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sulteng, Dr Rusman Langke MPd, terlihat ragu dengan progress wisma Haji yang dibangun awal Desember 2017 lalu, meski selesai ditender awal Juni 2017.
Dengan lirih, Rusman Langke menyebut untuk menggunakan wisma Haji yang bakal menjadi kebanggaan warga Sulteng itu belum sekarang. “Belum bisa kita gunakan gedung itu. Progress pembangunannya masih sekitar 60 – 65 persen. Masih banyak yang harus diselesaikan dulu,” sebutnya.
Karena itu, kata Rusman Langke, para jamaah haji yang akan mulai berdatangan dari 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng ini, masih akan menggunakan wisma lama, yang berada di sisi kanan gedung wisma haji yang baru. “Yah terpaksa para jamaah calon haji harus bersabar. Yah masih menggunakan wisma lama yang masih layak pakai,” tandasnya.
Rusman mengungkap, kalau fasilitas air dan listrik, wisma haji lama masih layak digunakan. Fasilitas penunjang ini masih berada di wisma Haji lama. Nanti kalau sudah jadi wisma haji yang baru, apakah tahun depan atau tahun depannya lagi, barulah fasilitas utama ini (air dan listrik) dipindahklan ke wisma Haji yang baru.
Seperti diketahui, wisma haji dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta PT Tirta Dhea Addonnics Pratama, dari awal sudah diprediksi akan bermasalah. Karena pembangunannya justru baru dimulai pada Desember 2017, padahal tender proyek selesai dilakukan Juni 2017, dengan estimasi minggu pertama lantai 1, minggu kedua lantai 2, minggu ketiga lantai 3, dan minggu keempat akhir Desember lantai 4.
Kontraktor tak bergeming dan terus mengerjakan, walaupun sorotan masyarakat Sulteng menghawatirkan kualitas bangunan, karena bertentangan dengan masa tunggu sebuah kekuatan bangunan gedung bertingkat.
Memasuki bulan Januari 2018, anggota DPRD Sulteng dari Komisi IV sempat berkunjung dan melihat langsung progress pekerjaan. Didapati berbagai kelemahan, termasuk kontraktor tak mempekerjakan (memberdayakan) pekerja lokal, hanya mengambil hamper 100 persen pekerja dari Jawa dan Makassar. Pada bulan Februari, para pekerja eksodus dan mogok kerja lantaran pihak kontraktor tidak membayar upah mereka. Akibatnya, pekerjaan gedung pun terhenti, dan baru dilanjutkan pada Maret 2018.
Tak pelak, kontraktorpun kena pinalti dan denda, tetapi bangunan jalan terus dengan kesempatan pekerjaan sejak Mei, Juni, dan Juli. “ Agustus gedung ini sudah rampung 100 persen, “ ujar Bambang saat itu, didampingi PPK nya, Haji Nur, ASN di Kanwil Kemenag Sulteng.
Saat itu, Radar Sulteng sempat berdebat bahwa bangunan sudah 75 persen, mengingat kontruksi bangunan meragukan, misalnya kuda-kuda yang kurang kuat, dan banyaknya lantai tegel yang pecah. Selain itu sarana listrik dan air pun belum masuk, tetapi Bambang berani bicara bahwa bangunan saat itu sudah 75 persen.
“ Plafon ini belum aslinya. Nanti kita bongkar lagi. Karena hanya sementara, nanti kita bikin yang lebihg kuat, “ kata Bambang, yang saat itu didampingi Haji Nur dan mengungkapkan kalau bangunan sudah dicairkan Rp 15 miliar di posisi bulan April 2018.(mch)
