Wenny Bukamo Atur Proyek untuk Danai Pencalonan Bupati

- Periklanan -

PALU – Sidang tindak pidana kasus dugaan suap yang melibatkan Mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo sebesar 2,2 Miliar kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Klas 1 A/ PHI/Tipikor/ Palu, Selasa (27/4) kemarin. Persidangan yang dimulai pada pukul 09.00 itu beragendakan pembacaan dakwaan kepada ketiga terdakwa yaitu, Wenny Bukamo, beserta dua rekannya Recky Suhartono Godiman dan Hengky Thiono.

Ketiganya didakwa telah menerima uang senilai Rp 2, 2 miliar dari ketiga pengusaha yakni Hedy Thiono (Komisaris PT. Bangun Bangkep Persada), Andreas Hongkiriwang (Direktur PT Andronika Putra Delta) DJufri Katili (Direktur PT. Antarnusa Karyatama Mandiri) sebagai kompensasi usai mendapatkan sejumlah paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan Eva Yustisiana dan Erlangga Jayanegara secara bergantian, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa Wenny Bukamo telah bertentangan dengan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara Negara. Sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu, Eva menguraikan Terdakwa Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut meminta terdakwa II Recky Suhartono Godiman sebagai orang kepercayaannya untuk mengurusi dan mengatur proyek-proyek pekerjaan yang ada di dinas-dinas pada pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.

Selanjutnya Wenny Bukamo memerintahkan kepada kepala Dinas PUPR Banggai Laut maupun Ramli HI Patta selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Nasir Gobel selaku Kepala bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai Laut untuk berkoordinasi terlebih dulu dengan Recky Suhartono Godiman dalam setiap pengadaan barang dan jasa.

- Periklanan -

“Atas perintah tersebut maka Ramli HI Patta menyampaikan kepada rekanannya bahwa tahun 2020 mendekati pemilihan Bupati Banggai Laut periode 2021-2025, terdakwa Wenny Bukamo akan mengikuti pencalonan agar dapat kembali menjabat Bupati pada periode berikutnya, maka proyek-proyek pekerjaan telah diatur rekanan pemenangnya dalam pengadaan barang dan jasa,” urainya, Selasa (27/4)

Kemudian ketiga terdakwa pengusaha tersebut melakukan koordinasi guna mendapatkan paket-paket pekerjaan pada pemerintahan Kabupaten Banggai Laut. Sebelumnya ketiga terdakwa pengusaha tersebut telah diperiksa dan masing-masing mendapatkan paket-paket proyek diantaranya Andreas Hongkiriwang, mendapatkan, peningkatan ruas jalan Perumda ATM senilai Rp 3,4 miliar, peningkatan ruas jalan Bentean- Matanga senilai Rp 2,9 miliar, peningkatan jalan dalam desa Matanga senilai Rp 2,9 miliar.

Terdakwa Hedy Thiono mendapatkan peningkatan ruas jalan Dunkean- Bone-Bone senilai Rp 17,7 miliar, lanjutan pembangunan tanggul pemecah ombak desa Kasuari Rp 8,4 miliar, peningkatan jalan ruas Keak- Panapat senilai Rp 6,9 miliar, peningkatan jalan ruas Dunkean- Bone-Bone senilai Rp 3,9 miliar , dan lanjutan pembangunan stadion olah raga senilai Rp 2,9 miliar, peningkatan jalan akses masuk pekuburan Islam Adean senilai Rp 1,9 miliar, pembangunan normalisasi sungai desa Tabulang senilai Rp 1,4 miliar, pengembangan jaringan perpipaan Desa Lampa senilai Rp 1,4 miliar, pembangunan drainase Kelurahan Dodung senilai Rp 1,4 miliar, peningkatan jalan akses stadion senilai Rp 697 juta.

Sementara terdakwa Djufri Katili mendapatkan, peningkatan ruas jalan dalam kota Banggai senilai Rp 7,9 miliar, peningkatan ruas jalan Lampa- Perkantoran senilai Rp 2,9 miliar.
Kemudian Lanjut Eva, pada tanggal 19 November 2020 terdakwa Wenny Bukamo meminta terdakwa III Hengky Thino untuk menghubungi rekanan pengusaha untuk melakukan pertemuan membahas tindak lanjut pengumpulan dana untuk kebutuhan pilkada terdakwa I Wenny Bukamo yang akan dibagikan kepada calon pemilih dalam pilkada atau yang biasa dikenal dengan serangan fajar.

“Dalam pertemuan tersebut masing-masing, disepakati besaran uang yang diberikan untuk kepentingan terdakwa Wenny Bukamo,” ujarnya.
Ketiganya didakwa dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf b undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantsana Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan, penasehat hukum masing-maisng terdakwa tidak melakukan eksepsi. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Muhammad Djamir kemudian menutup sidang dan akan dilanjutkan pada Selasa (4/5) dengan agenda pemeriksaan saksi. (win)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.