PESTA demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Namun berbagai persiapan sudah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah untuk menjamin Pemilu berjalan lancar dan aman.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah yang juga memiliki tanggungjawab lancarnya pesta demokrasi ini, juga sudah bersiap menyambut berbagai tahapan Pemilu agar berjalan sesuai yang diharapkan. Kemarin (8/6), Kepala Badan Kesbangpol Sulteng, Dr Fahrudin D Yambas menyampaikan dengan gamblang persiapan apa saja yang sudah dilakukan Badan Kesbangpol Sulteng menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Berikut petikan wawancara Radar Sulteng di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Sulteng.
Selain KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah juga turut andil lancarnya Pemilu. Sejauh mana tugas Kesbangpol Sulteng pada Pemilu 2024 mendatang?
Pemilu 2024, menjadi hajatan kita bersama dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas, melalui mekanisme Pemilu maupun Pilkada. Kami, Kesbangpol Sulteng pada dasarnya siap mendukung pesta demokrasi ini. Bentuk dukungan kami Pemerintah Daerah, yakni memfasilitasi suksesnya pesta demokrasi.
Apa saja yang sudah dilakukan?
Pertama, kami memfasilitasi pendataan pemilih potensial, yang nantinya diverifikasi oleh KPU. Kemudian, kami juga sudah menerima laporan dari 10 partai baru yang melaporkan keberadaan mereka di daerah dengan menerbitkan surat tanda laporan. Ini penting bagi Parpol-parpol, khususnya Parpol baru dalam rangka verifikasi faktual oleh KPU.
Kami juga sudah meminta Kesbang Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan surat keterangan yang sama bagi DPC Parpol yang juga sudah melapor. Untuk membantu Parpol-Parpol dalam rangka sosialisasi-sosialisasi, pada Triwulan Ketiga anggaran, kami akan cairkan pula bantuan untuk Parpol, dengan ketentuan LPJ mereka sebelumnya sudah masuk.
Terakhir, Kesbangpol sendiri juga akan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun, pada Pemilu beberapa tahun lalu tingkat partisipasi pemilih kita berada di angka 80 persen. Indeks Demokrasi Sulawesi Tengah juga meningkat, dan berada di peringkat ke empat se Indonesia setelah Jatim, Jabar dan Sumut.
Apa yang menjadi indikator naiknya Indeks Demokrasi di Sulteng?
Salah satunya bisa dilihat dari peran perempuan dalam berpolitik. Di mana saat ini Ketua DPRD Sulteng dan beberapa Ketua DPRD di Sulteng merupakan perempuan. Kita juga memiliki satu bupati perempuan. Dan dahulu ada kabupaten yang sama sekali tidak anggota DPRnya perempuan, seperti Morowali dan Balut, kini sudah terisi 30 persen dari total anggota DPR. Artinya, masyarakat kita memilih wakil di DPR dan kepala daerah, tidak melihat lagi gendernya apa, dan itu bentuk-bentuk dari demokrasi.
Di sejumlah daerah, tidak jarang terjadi konflik antar warga saat Pemilu. Di Sulawesi Tengah sendiri untuk mencegah hal tersebut, apa upaya dari Kesbangpol Sulteng?
Kami tentu memiliki berbagai upaya pencegahan, salah satunya lewat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUBD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Masyarakat (FPM) serta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang sudah dibentuk, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendeteksi agar segala konflik yang terjadi bisa kita cegah bersama.
Berkaca pada Pemilu beberapa tahun lalu, di mana politik identitas kerap terjadi. Di Sulteng sendiri apakah potensi tersebut masih ada?
Sampai sekarang saya belum melihat kemungkinan hal itu. Yang jelas, tetap kita antisipasi, karena wadahnya sendiri ada FKUB dan Forum Pembauran Masyarakat, yang dapat memfilter dan menjadi jembatan kami untuk menghindari terjadinya politik identitas. FKUB bisa turun ke masyarakat, dengan menyuarakan bahwa politik identitas itu bisa merusak demokrasi. Dan saya rasa, masyarakat kita sudah semakin dewasa dalam berpolitik.
Artinya, Pemilu 2024 mendatang bisa dikatakan berjalan aman?
Semua daerah berpotensi aman. Terbukti Pilkada terakhir, yang ada hanya PSU dan dilakukan sesuai aturan. Selebihnya aman-aman saja. Tapi lebih baik tetap kita waspadai. Karena banyak faktor yang bisa mengganggu kelancaran Pemilu, salah satu contohnya terkait pasokan listrik. Kejadian kemarin di Donggala, di mana terjadi kekacauan warga yang membakar fasilitas PLN, namun itu sudah cepat diantisipasi Pemda. (agg)
