alexametrics Warga Walandano Laporkan Masalah Desanya ke Kejaksaan – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Warga Walandano Laporkan Masalah Desanya ke Kejaksaan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Warga Desa Walandano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, melaporkan pemerintah desanya yang diduga banyak melakukan kekeliruan.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Walandano, Alimuddin, menuturkan kepada Radar Sulteng, sesuai dengansurat laporan yang masuk di redaksi, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan warga masyarakat Desa Walandano mengenai program Desa Walandano yang didanai Dana Desa (DD) belum berkesesuaian dengan anggaran yang ada, sehingga dapat diduga ada penyelewengan dana yang sangat besar nilainya.

“ Belum lagi pungli-pungli yang lainnya. Maka dari itu kami masyarakat Desa Walandano memohon kepada pihak Kejaksasaan untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penindakan tegas bila terbukti. Adapun bentuk yang diduga terjadinya penyelewengan telah kami lampirkan dalam poin-poin pelaporan kami ke lembaga hukum, “ kata Alimuddin, tokoh masyarat Desa Walandano.

Dikatakan Alimuddin, warga Desa Walandano memohon pula kepada media pers untuk memviralkan dugaan kasus ini. Semua ini adalah bentuk kerjasama yang baik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan keuangan negara, karena itu adalah tanggungjawab dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indoensia (WNI).

Adapun poin-poin penting yang dilaporkan itu, kata Alimuddin adalah, diduga adanya penyelewengan dana DD dan alokasi dana desa (ADD) sejak tahun anggaran 2015 hingga 2020, diantaranya pembangunan tribun sepakbola Desa Walandano, pembangunan jalan yang dihubungkan antara Dusun I dengan Dusun II tidak selesai dan masih banyak yang lain.

Kemudian, pemasangan papan informasi MoU anggaran proyek tidak pernah dilakukan, nanti ditahun 2021 ini baru nampak.

“ Sampai saat ini terdapat pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan tidak selesai. Sehingga pembangunan fisiknya tidak dilanjutkan, sementara anggarannya sangat besar, “ bebernya.

Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kata Alimuddin, bahwa aparat desa dilarang keras menerima dana yang sumbernya dari satu pos, baik itu DD maupun ADD.

“ Berdasarkan preraturan perundang-undangan pengangkatan perangkat desa seharusnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya harus memiliki ijazah SMA, namun kenyataannya masih terdapat pengangkatannya hanya didasarkan ijazah SD dan SMP, “ ungkapnya.

Pemerintah Desa Walandano katanya terbukti menerima Bansos, sehubungan dengan dana stimulan sangat banyak di Pungli oleh pengurusnya termasuk aparat desanya. Pungutan itu mulai dari Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 200 ribu, sampai dengan rp 550 ribu.

Demikian pula dengan sistem pendataan rumah rusak bencana alam gempa bumi banyak tidak sesuai dengan faktanya.

“ Satu contoh, ada rumah yang tidak rusak tetapi dikenakan rusak berat. Bukan penduduk asli Desa Walandano tetapi dikenakan juga rumahnya rusak berat dan ringan. Inikan sebuah keanehan. Ternyata semua itu hanya berdasarkan kedekatan saja dengan pemerintah desa. Banyak juga masyarakat penduduk asli tidak mendapatkan bantuan, hanya karena bukan pendukung Kepala Desa (Kades) terpilih pada saat itu, “bebernya.

“ Sekarang sudah terbukti, seperti penyampaian Sekretaris Desa (Sekdes) Walandano setelah selesai perhitungan suara Pilkades. Melalui HPnya yang berbunyi siap-siap terima upahnya di dua ribu dua puluh nanti. Ini artinya, harapan bagi pendukung calon Kades pada saat itu, dan pukulan bagi yang bukan pendukungnya, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.