TOLITOLI-Masyarakat Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara, akhirnya tersulut kemarahannya, akibat rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli yang akan mengganti nama Lapangan Hi Hayun menjadi Taman Kota Gaukan Mohammad Bantilan.
Tidak terima dengan rencana tersebut, ratusan masyarakat dan seluruh imam mesjid, Rabu (6/12) kemarin melakukan aksi penolakan dengan mendatangi gedung DPRD Tolitoli, guna mendesak agar Pemkab Tolitoli segera mengurungkan niatnya untuk mengganti nama Hi Hayun.
” Tolong kami dihargai, jangan jadi penguasa yang zalim. Nama lapangan Hi Hayun itu merupakan simbol penghargaan Pemerintah terdahulu terhadap tokoh pahlawan Imam Hi Hayun yang berani dan rela berkorban melawan penjajah. Bupati jangan sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya,” tegas Mansyur Sapri, selaku koordinator aksi.
Mansyur juga menegaskan, jika Pemkab masih terus bersikukuh memuluskan niatnya mengganti nama lapangan tersebut, maka pihaknya menyatakan seluruh warga Desa Salumpaga akan menyatakan sikap tidak akan mengakui pemerintahan Tolitoli dan melakukan upaya untuk keluar dari wilayah administratif Kabupaten Tolitoli.
” Jika kami sudah tidak dihargai di daerah sendiri, maka kita akan menyatakan masyarakat Desa Salumpaga siap bergabung dengan wilayah kekuasaan Kabupaten Buol,” ujar Mansyur.
Pada kesempatan itu, Mansyur juga mengatakan, sudah cukup sabar karena keturunan maupun pendukung Hi Hayun tidak diberi akses untuk berkiprah menjadi PNS di lingkungan Pemkab Tolitoli, jangan lagi nama Hi Hayun yang mereka anggap simbol penghargaan jasa pahlawan diganti sesuka hati, tanpa memperdulikan perasaan warga Salumpaga.
” Selama ini kami tidak menggunakan nama Hi Hayun di belakang nama kami, karena pasti sulit untuk mendapatkan posisi yang bagus jika ingin berkarir, kami masih bisa sabar. Namun jika nama Hi Hayun dihilangkan dari lapangan tersebut, maka itu akan menghabiskan kesabaran kami, dan pasti akan kami lawan,” sebutnya.
Ia juga mengungkapkan, sebaiknya bupati perlu menghargai dan menghormati jasa para pahlawannya, sebab menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.
” Rencana pergantian nama Hi Hayun, kami nilai dan menduga merupakan upaya untuk menghapuskan sejarah, agar nama Hi Hayun tidak dikenal lagi oleh generasi berikutnya. Ini menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan ini semua ? Hi Hayun bukan pemberontak, beliau melawan penjajah demi memperjuangkan harga diri bangsa dan daerah yang kita cintai ini,” tutur Mansyur lagi.
Untuk itulah ratusan warga Desa Salumpaga tersebut menuntu DPRD secara kelembagaan agar bisa mendesak Pemkab Tolitoli mengurungkan niat tersebut dan tetap menamakan lapangan tersebut Hi Hayun serta dibuatkan Perda sebagai legalitas hukum.
Mendengar tuntutan tersebut, Ketua DPRD Tolitoli bersama dengan puluhan anggota DPRD lainnya menyatakan mendukung keinginan masyarakat Salumpaga dan secara kelembagaan akhirnya mengeluarkan rekomendasi penolakan rencana pergantian nama serta akan mengabadikan nama Lapangan Hi Hayun dengan mendorong terbitnya Perda tentang nama lapangan tersebut.
” Apapun risikonya, kami tegaskan nama lapangan tersebut tidak akan berubah, apa lagi pada zaman daerah ini dipimpin oleh bupati Edy Soeroso pada tahun 1982, nama lapangan tersebut telah di SK kan, sehingga secara yuridis nama Hi Hayun pada lapangan tersebut memiliki legalitas hukum,” kata Ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif.
Sementara kesimpulan atas tuntutan tersebut, DPRD akhirnya mengabulkan tuntutan masyarakat dengan merekomendasikan, mendesak Pemkab Tolitoli tidak lagi berupaya mengganti nama lapangan Hi Hayun kemudian membuatkan payung hukum serta menyiapkan anggaran untuk pembuatan fasilitas indentitas nama lapangan.(yus)
