Warga Penyintas Pasigala Masih Menderita di Bilik Huntara

Rehab Rekon Tahap 1B Semakin Jauh Panggang dari Api

- Periklanan -

DONGGALA-Rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1B sebanyak 1.005 unit tersebut telah memasuki bulan ke enam, atau tepatnya sudah 150 hari pasca penandatanganan kontrak kerja oleh perusahaan BUMN berinisial PT WSK selaku kontraktor pelaksana, terhitung dari 9 Oktober 2020 sampai saat ini belum terlihat adanya progres dan pencapaian target pembangunan disejumlah lokasi tersebar di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala).

Pantauan media ini di beberapa titik lokasi pembangunan seperti di Desa Pombewe Kabupaten Sigi, Kelurahan Petobo dan Kelurahan Ganti di Kota Palu, dan Desa Wani Lumbupetigo, Tanjung Padang dan Desa Lompio Kabupaten Donggala, masih jauh dari harapan para penyintas yang telah lama menanti hunian yang tak kunjung terealisasi.

Terhitung, sudah memasuki 3 (tiga) kali Ramadan para penyintas yang mayoritas muslim mau atau tidak mau suka atau tidak suka harus menjalani puasa di bilik selter hunian sementara (Huntara).

Pimpinan dan aktifis tim Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng antara lain Moh. Raslin, Ardin Silimpole, Faisal Munjunibi melakukan penelusuran di titik-titik pembangunan hunian tetap (Huntap) tersebar di wilayah Pasigala.

Penelusuran tim FPK-B Sulteng dalam menyikapi polemik keterlambatan pembangun rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1B kali ini, tidak tanggung-tanggung melibatkan Ketua Umum DPW FPK-B Sulteng Moh. Syarif, S. Kom, dan Ketua Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Moh. Raslin serta Afdal seorang jurnalis senior.

- Periklanan -

Tim ini menemukan sejumlah permasalahan teknis, salah satunya terkait minimnya anggaran yang dikelola oleh pihak ketiga atau vendor dalam mengejar target dan progres pembangunan. Naiknya bahan-bahan material seperti besi, canal C atau baja ringan, dan material lainnya, ditambah lagi keterlambatan pembayaran dalam hal opname oleh BUMN ke pihak ketiga (vendor) semakin memperlambat target pembangunan.

Salah seorang vendor yang membangun huntap di Desa Pombewe namun tidak ingin namanya disebutkan, mengeluhkan, kinerja BUMN dalam hal pembayaran, dapat dipastikan bahwa hal tersebut sangat berimbas dalam pencapaian target percepatan pembangunan. “ Akibatnya, hak mendapatkan hunian layak bagi warga penerima manfaat semakin buyar, “ tutur Raslin.

Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Johny Fajar Sofyan Subrata, melalui siaran pers Selasa (13/10/2020) berharap kepada pelaksana pembangunan di lapangan untuk mematuhi 3T yakni tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran namun harapan Johny tersebut hanya sebuah slogan yang jauh panggang dari api.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Suko Wiyono dan Kepala Satuan Non-Vertikal Tertentu Sulteng Rezki Agung, sebagai pemangku kepentingan terkesan tidak ada upaya dan kepedulian menata kesemrawutan atas lambannya pembangunan.

150 hari kalender telah berlalu pasca penandatanganan kontrak kerja oleh BUMN selaku kontraktor pelaksana, bukanlah waktu yang singkat. Jika prinsip “time is money” atau waktu adalah uang digunakan, berapa banyak kerugian materil bagi para vendor yang ngos-ngosan kerja di lapangan terlebih warga penyintas sudah sesak dan sedih menjalani hari-hari tinggal di bilik huntara, dan tidak tahu-menahu sampai kapan mereka mendapatkan haknya untuk segera mendapatkan hunian yang layak.(tim)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.