alexametrics Warga Palu Pertanyakan Pembayaran Stimulan Bencana – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Warga Palu Pertanyakan Pembayaran Stimulan Bencana

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala yang biasa disingkat dengan Pasigala menjadi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terkena bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September tahun 2018 yang lalu.

Akibat bencana tersebut menelan korban jiwa yang besar, rumah, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perkantoran hancur, serta harta benda lainnya seperti mobil dan sepeda motor hilang dan rusak berat. Begitu juga fasilitas umum lainnya, jembatan dan jalan raya hancur luluhlantak.

Pasca bencana, pemerintah pusat meninjau dan menghitung semua kerugian material tersebut, hingga memberikan bantuannya kepada para korban terdampak yang rumahnya hancur, dengan bantuan stimulan rumah rusak berat Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta, dan rumah rusak ringan Rp 10 juta. Begitu juga dengan korban jiwa, diberi bantuan.

Salah seorang warga Kota Palu, Samerdan Munggeli, S.Ag, kepada Radar Sulteng kini mempertanyakan kesinambungan dari bantuan pemerintah tersebut.

“ Assalamualaikum wr wb Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan penentu kebijakan daerah. Kami masyarakat korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi Kota Palu dan sekitarnya memohon kejelasan atas bantuan masyarakat berupa dana stimulan yang berjumlah 21.000 kepala keluarga (KK). Sampai hari ini sudah memasuki tahun ke 3 (tiga) masih berkisar pada janji-janji dan pendataan, “ tutur Samerdan.

Pantauan media ini, keruwetan mulai muncul tatkala dilakukannya pendataan kepada para korban. Rumah didata, warga yang menjadi penyintas bencana didata. Hingga berkali-kali didata, baik dari kelurahan, maupun dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Pemerintah Kota Palu. Data hilang, dan didata lagi, dan seterusnya.

“ Berkali-kali petugas pendataan mendatangi rumah korban, dengan alasan simpang siurnya pendataan di lapangan. Pertanyaannya, bagaimanakah dana rakyat yang tersimpan di bank daerah, “ tanya Samerdan.

Menurutnya, dirinya telah beberapa kali melakukan konfirmasi ke kantor dan pejabat terkait yang berwenang di Pemkot Palu. Konfirmasi terakhir dari Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi BPBD Kota Palu, Arif, bahwa masih menunggu Surat Perintah (SP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

“ Sampai kapan yah menunggu? Mamate mosabara maombo bambara motongoraka, banua naombo puramo, maipia hak kami radekeika, “ ujarnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.