Warga Mpanau Curhat dengan Ombudsman dan Tanam Pohon

- Periklanan -

TANAM POHON : Lawan kerusakan lingkungan dengan menanam pohon, seperti yang dilakukan Arsad, berdiri di depan baliho kegiatan penanaman pohon di Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, baru-baru ini. (Foto: istimewa)

GARA-GARA flyas atau debu sisa pembakaran batubara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu, membuat warga yang bermukim di sekitar 10 meter hingga 20 meter dari area PLTU terkena polusi abu flyas, akibatnya warga menderita berbagai penyakit pernafasan. Demopun bermunculan untuk membenarkan secara alamiah bahwa dampak negatif PLTU itu ada.

LAPORAN : Muchsin Sirajudin


PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulteng pun harus ‘turun tangan’ menangani masalah PLTU, yang kini menjadi kewenangan Pemprov untuk menangani masalah Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada pertemuan warga Mpanau terkena dampak dengan Pemprov Sulteng yang mengutus Assisten II Dr Elim Somba dan dimediasi oleh anggota DPRD Sulteng Erwin Lamporo menyepakati, bahwa akan membentuk Tim Terpadu terdiri dari pemerintah, unsur terkait termasuk LSM yang selama ini intens mendampingi warga, pada medio Desember 2016 lalu. “ Disepakati LSM yang akan mendampingi warga adalah LSM Revolusi Hijau. LSM ini getol mewakili masyarakat yang selama ini berkontribusi menentang polusi PLTU, “ kata Arsad, Direktur LSM Revolusi Hijau.

Selanjutnya, kesepakatan-kesepakatan akan dibarengi dengan kontrol dan evaluasi yang akan dilakukan selama empat bulan (Januari – April 2017) terhadap kegiatan PLTU yang dikelola langsung oleh PT Pusaka Jaya Palu Power (PT PJPP), dalam rangka membenahi semua permasalahan dampak lingkungan. “ Kesimpulan yang muncul dalam pertemuan itu, ada dua opsi yaitu PLTU ditutup selama-lamanya atau PLTU tetap berlanjut, “ tandasnya.

- Periklanan -

Kontrol dan evaluasi terhadap operasional PLTU, berupa flyas, kebisingan akibat getaran mesin 1×24 jam, emisi buangan gas PLTU, bottom ash (limbah B3) yang harus dikaji melalui laboratorium terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sambil menunggu empat bulan, warga Mpanau terkena dampak melakukan berbagai aktifitasnya, antara lain menanam pohon, Selasa (17/1). Kemudian, menggelar diskusi, dan berdialog dengan Ombudsman Perwakilan Sulteng, Rabu (18/1).

Saat berdialog dengan Ombudsman, warga Mpanau terkena dampak PLTU curhat mengenai nasib, dan keresahan yang mereka alami selama 10 tahun. Tidak tanggung-tanggung semuanya diungkap, termasuk produksi bahan berbahaya limbah beracun (B3) dengan berat hingga 60-70 ton perhari. “Pada prinsipnya, Ombudsman, telah menerima keluhan kami ini, dengan harapan pemerintah menutup beroperasinya PLTU yang dikendalikan oleh PT PJPP Palu, “ papar Arsad.

Selain berdialog dengan Ombudsman, warga terkena dampak melakukan penanamanan pohon dan dengan mengangkat tema “ Selamatkan Bumi dengan Gerakan Menanam Pohon Hari Ini Juga untuk Kehidupan Generasi Masa Depan“.

Menurut Arsad, gerakan yang dilakukannya bersama warga sekitar dan pencinta lingkungan adalah menanam 5.000 pohon penghijauan, berkerjasama dengan LSM Revolusi Hijau dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. “Lokasi penanaman dilakukan di bantaran sungai Tawaeli bersebelahan dengan TPS PLTU PT PJPP Palu. Penanaman ini serentak di tiga kelurahan yaitu, Mpanau, Lambar, dan Baiya, “ sebutnya.(***)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.