alexametrics Warga Desa Soroti Kinerja Kades Kabinuang – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Warga Desa Soroti Kinerja Kades Kabinuang

Dinilai Tidak Transparan soal Proyek dan Bumdes

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOLITOLI-Sejumlah warga dari Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara “Curhat” soal progress pembangunan desanya, sekaligus mengkritisi gaya kepemimpinan sang Kepala Desa (Kades), Samsuddin.

“Kami telah mengadu ke aparat penegak hukum soal proyek lapangan futsal yang dianggap tidak transparan, termasuk ke meja redaksi sejumlah media. Termasuk tidak jelasnya penyertaan modal ke Bdan Usaha Milik Desa (BumDes) setiap tahunnya, dan beberapa persoalan lain,” ungkap Ab, tokoh masyarakat Kabinuang, Kamis (8/10).

Soal lapangan futsal, lanjut Ab, proyek yang dibangun pemerintah desa pada tahun 2018 itu, nilainya mencapai Rp 400 juta lebih. Setelah pergantian kepala desa, pembangunan lapangan futsal dilanjutkan oleh kades terpilih Samsuddin pada tahun 2019.

Ab menegaskan, pada lanjutan proyek lapangan futsal yakni pada bagian pembangunan atap dan fasilitas pendukung seperti wc dan ruang ganti pemain, tidak ada pemasangan plang proyek, atau papan kegiatan yang mencantumkan nilai proyek dan dilaksanakan oleh siapa. Padahal, nilainya cukup besar hampir kurang lebih 200 juta. Selain itu, diduga sejumlah warga diarahkan untuk segera menggunakan lapangan futsal agar tidak terkesan pembanguan terbengkalai.

“Nah ini yang kami pertanyakan ke kepala desa, namun tidak ada jawaban yang transparan, semua seperti ditutupi,” keluhnya.

Mengenai penyertaan modal bagi Bumdes, Ab juga menyayangkan tidak adanya kejelasan berapa anggaran yang dialokasikan, bahkan wakil masyarakat yang duduk di Badan Pemusyarakatan Desa (BPD) pun tidak tahu soal nilainya. Sementara, hasil dari penyertaan modal juga tidak diketahui apakah untung atau sebaliknya, rugi. Yang lebih tidak jelas, adalah tidak diketahui jenis usaha apa yang tengah diusahakan hingga saat ini.

Ia juga mengadukan, soal ijazah salah seorang aparat desa yang diduga palsu. Karena itu, ia dan sejumlah warga menuntut agar kepala desa membuka persoalan ini untuk mengetahui apakah betul ada tidaknya aparat desa berijazah palsu.

Dikonfirmasi tentang keluhan warganya, Kades Kabinuang Samsuddin menegaskan, bahwa dirinya hanyalah melanjutkan proyek yang dikerjakan oleh Kades sebelumnya. Ia pun hanya melanjutkan pekerjaan atap gedung lapangan futsal.

“Soal berapa anggaran lanjutan proyek itu saya tidak tahu, karena ada timnya sendiri yang mengelola, dan gedung tersebut sudah difungsikan oleh masyarakat, artinya pembangunannya berjalan dengan baik. Kalau soal wc dan ruang ganti pemain itu juga saya tidak tahu soal itu, ada timnya. Dan yang terpenting, gedung sudah dipakai warga kok, jadi tidak ada masalah dan tidak terbengkalai,” jawab Samsuddin dikonfirmasi via seluler.

Menjawab soal penyertaan modal ke Bumdes, Samsuddin menegaskan bahwa semenjak dirinya dilantik 2019 lalu, tidak ada yang ditutupi soal penyertaan modal.

“Tidak itu pak, saya ini hanya melanjutkan, perlu dipertanyakan mungkin dengan kades sebelumnya. Kami berusaha untuk terbuka apa saja mengenai program pembangunan desa saat ini termasuk soal Bumdes,” timpalnya.

Soal ijazah palsu, Samsuddin juga menegaskan bahwa, ijazah digunakan oleh salah seorang aparat desa yakni kepala dusun adalah ijazah asli hasil ujian persamaan paket C.

“Jadi, perihal ini tidak perlu dipertentangkan, sebab ijazah yang digunakan adalah asli namun paket c, dan itu tidak masalah bagi sekelas aparat desa dengan ijazah paket,” jelasnya. 

Terpisah, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng Hendrik Lamo menyampaikan keprihatinannya terhadap pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah kepada jajaran pemerintah desa.

“Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini masih banyak aparat desa, atau bahkan kepala desa yang belum memahami bagaimana mengelola keuangan dan pembangunan di desa, minimnya kerja sama dan koordinasi dengan lembaga wakil rakyat di BPD. Nah di Kabinuang ini bisa kelihatan, tidak harmonisnya antrara Kades dan BPD, sehingga pembangunan di desa terkesan selalu dicurigai dan tidak ada transparansi di dalamnya. Seharusnya, pemerintah daerah melalui OPD terkait harus maksimal melakukan pembinaan,” ulasnya.

Hendrik berharap, setelah beberapa kasus dugaan penyelewengan jabatan oleh sejumlah kepala desa di tahun 2019 yang berhasil ditangani kejaksaan, tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, tidak ada lagi kepala desa yang terjerat kasus hukum lantaran telah memahami dan patuh terhadap aturan yang ada, utamanya mengenai pemerintahan desa.(dni)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.