alexametrics Warga Desa Kawende Tolak Pelantikan Kades – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Warga Desa Kawende Tolak Pelantikan Kades

Sebelum Pelantikan, Bupati Poso Diminta Melihat Langsung

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO-Diduga oknum mantan Kepala Desa (Kades) Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, melakukan tindakan mark up anggaran di sejumlah proyek Dana Desa (DD). Warga sudah melapor ke pihak kepolisian tetapi laporan tidak digubris.

“Kami sudah mengadu ke Polisi, kami juga sudah mengadu ke Tipikor, terkait dugaan kasus korupsi terhadap sejumlah proyek dana desa, namun tak digubris. Lantas kemana lagi kami mengadu. Harapan kami satu-satunya, Bupati Poso meluangkan waktu meninjau langsung ke lapangan. Melihat proyek-proyek yang dimaksud, yang diduga telah dimark up di RAB, “ ungkap warga.

” Sebelum Delfiones Kadoena dilantik jadi Kades Kawende, kami minta Bupati Poso meninjau proyek Dana Desa yang RAB nya diduga menggunakan data fiktif. Kami tidak inginkan oknum Kades yang korup,” inilah sebait kalimat yang disampaikan oleh sebagian besar warga Desa Kawende yang tinggal di Dusun Kawende. Desa Kawende terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kawende dan Dusun Mauro.

Alasan warga Dusun Kawende menolak dilakukan pelantikan Kadesnya, karena di Desa Kawende banyak proyek danaa desa yang tidak beres. Diduga kuat telah terjadi penggelembungan dana disejumlah proyek DD yang terjadi dimasa jabatan Delfiones Kadoena, mantan Kades Kawende.

Diterima informasi, tim pemeriksa anggaran dari Inspektorat Kabupaten Poso diduga hanya memeriksa data tertulis saja yaitu RAB tanpa harus meninjau langsung ke lapangan, terkait proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan anggaran DD.

Inilah penyebabnya, sebagian besar warga Desa Kawende menjadi semakin tidak percaya terhadap kinerja para aparat pemerintah mulai dari desa hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Sebagaimana disampaikan sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat (10/12).

Salah satu sumber koran ini, Edison Perupa, yang menetap di Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, mengatakan, bahwa di Desa Kawende ada banyak proyek DD yang anggarannya digelembungkan di RAB, namun pada kenyataannya anggaran atau dana yang terpakai untuk pembangunan proyek tidak sesuai dengan data lapangan dan yang ada di RAB nya.

Kata Edi, salah satu proyek yang diduga digelembungkan anggarannya di RAB DD tahun anggaran 2019 yaitu proyek pembuatan jambanisasi yang RAB nya sebesar Rp 8.392.000 per unit. Sementara ada 20 unit proyek pembuatan jambanisasi di Desa Kawende, menggunakan DD tahun anggaran 2019. Jika ditotalkan anggaran pembuatan jambanisasi yang tertera di papan proyek senilai Rp. 8.392.000 x 20 unit jambanisasi, maka hasilnya sebesar Rp 167.840.000,- Sedangkan total anggaran di RAB sebesar 168,805.000.
Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari tukang atau dua orang pekerja yang membangun jambanisasi tersebut, untuk setiap pembangunan 1 unit jamban diperkirakan paling tingggi hanya sekitar Rp 6.595.000.

” Ini masih hitungan kasar dari tukang, karena tukangnya yang tahu persis bahan-bahan yang dipakai membangun jambanisasi warga. Itupun hitungannya hanya diambil harga bahan yang diatas dari harga pasaran. Jadi untuk setiap unit jamban dengan hitungan tukang sebesar Rp 6.595.000 per unit dikali 20 unit jamban, maka diperoleh Rp 131.900.000, “urainya.

“ Sehingga masih ada selisih anggaran sebesar Rp 36.905.000. Kenapa demikian, karena ada beberapa item bahan yang dimasukkan di RAB, datanya fiktif. Sesuai perhitungan tukang yang membuat jambanisasi tersebut. Ini baru proyek yang anggarannya kecil-kecilan tapi datanya diduga dimanipulasi atau dilakukan penggelembungan dana dengan menambahkan beberapa item fiktif ke dalam RAB, ” ungkap Edi Perupa, bersama beberapa orang warga Desa Kawende, yang sangat gerah dengan dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum mantan Kades Kawende. Dugaan penggelembungan dana sebesar Rp 36 jutaan.

Ini baru untuk satu proyek DD yang pelaksananya dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Desa (PPKD) yang berasal dari perangkat desa itu sendiri. Pelaksanaannya swakelola pemberdayaaan. Sesuai yang tertera di papan proyek.

Masih ada lagi beberapa proyek lainnya yang menggunakan DD, dengan dugaan penggelembungan dana disetiap proyek tersebut. Diantaranya pembuatan atau pembangunan jembatan penyeberangan desa. Proyek ini menyedot anggaran cukup besar. Di setiap tahunnya dianggarkan terus sekitar seratus jutaan, yang bersumber dari DD.

Selain itu, ada proyek pembangunan talud 1 dan talud 2, ada pembangunan MCK atau jamban umum yang terletak di belakang kantor Balai Desa Kawende dengan anggaran diperkirakan sekitar Rp 47 jutaan. Ada lagi pembangunan embung, yang menelan anggaran sekitar Rp 300-an juta. Namun keberadaannya tidak berfungsi alias mubazir, karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat desa.

Termasuk diantaranya proyek pembentukan badan jalan di Dusun Maoro depan Kompi, yang seharusnya dalam RAB nya dikerjakan selama 158 jam dengan rincian tarif Rp 430 ribu per jam dan anggaran sebesar Rp 78 jutaan. Namun proyek tersebut dikerjakan hanya 12 jam.

” Diperkirakan ada dugaan indikasi korupsi sebesar Rp 60 jutaan pada proyek pembentukan badan jalan di Dusun Mauro, ” ungkap Edi Perupa.
Menurut Edi, proyek-proyek tersebut yang dibangun dimasa pemerintahan Delfiones Kadoena, mantan Kades Kawende, yang baru-baru ini terpilih kembali menjadi Kades Kawende untuk periode kedua dan rencananya akan dilantik pada 16 Desember 2021.

Olehnya itu, terkait sejumlah dugaan penyalahgunaan DD yang dilakukan oleh oknum mantan Kades Kawende, maka diharapkan perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso dalam hal ini Bupati Poso, Verna Inkiriwang termasuk dari Kajari Poso untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Kawende yang selama ini bingung tidak tahu mau mengadu kemana lagi. Karena masalah ini pernah diajukan ke polisi dan ke pemerintah kecamatan bahkan kata mereka laporannya sudah sampai ke Tipikor namun tak digubris.

” Karena itu, kami sangat mengharapkan Bupati Poso Ibu Verna Inkiriwang untuk menelusuri fakta pembangunan proyek dana desa di Desa Kawende. Yang kebanyakan data fiktif di RAB nya. Bahkan, beberapa warga yang sebenarnya ingin melaporkan proyek dana desa dimasa kepemimpinan Delfiones Kadoena, yang saat itu sebagai Kades Kawende, tapi terancam honornya tidak dibayarkan. Karena itu mereka terpaksa bungkam,” pungkas Edi Perupa, salah seorang tokoh pemuda di Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Menariknya lagi, ada dugaan RAB proyek-proyek tersebut dibuat atau disusun oleh oknum petugas di Inspektorat Kabupaten Poso. Makanya datanya aman. Sementara bangunan proyek tersebut, tidak seperti harapan besarnya anggaran yang digelontorkan menggunakan DD. Hasilnyapun tidak sesuai dengan besaran anggaran.

” Kami minta Bupati Poso meninjau langsung keberadaan proyek tersebut di Desa Kawende. Jangan sampai kejadian yang sama akan berulang lagi, jikalau oknum mantan kades itu kembali menjadi kepala desa di Kawende ini,” pungkas Edi, yang mengaku siap untuk membongkar adanya dugaan korupsi terhadap proyek-proyek yang didanai DD di Kawende.

Terkait permasalahan tersebut, Delfiones Kadoena mantan kades Kawende yang dihubungi via no 0852 99459XXX, tidak memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.