Warga Akan Hentikan Aktivitas PT BCPM

Bila Tuntutan Warga Diabaikan Perusahaan

- Periklanan -

MOROWALI  –  Pada 21 Desember 2019 lalu, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) melaksanakan kegiatan sosialisasi di Balai Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali.

Dalam kegiatan ini, beberapa warga Desa Buleleng yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dimanfaatkan pihak PT BCPM telah menyampaikan beberapa tuntutannya.

Saat itu, isi tuntutan warga Desa Buleleng ada 8 poin. Mulai soal pembayaran lahan milik beberapa warga seluas 50 Ha yang bersertifikat, tuntutan soal CSR, soal bagi hasil dan soal pembayaran tanam tumbuh milik warga.

“Untuk lahan diluar 50 heaktar, ada juga lahan seluas 54 heaktar. Kami menuntut pihak perusahaan (PT BCPM,red) memberikan CSR sebesar tiga ribu per matrik ton dan bagi hasil satu Dolar per matrik ton. Ditambah dengan pemberian tali asih dua ratus juta per hektar,”ungkap salah seorang tokoh masyarakat di Desa Buleleng.

Tidak hanya persoalan itu, ia juga meminta kepada pihak PT BCPM agar segera membayar atau melunasi hutang dari aktivitas pengapalan selama Oktober, November dan Desember 2019 lalu.

- Periklanan -

“Kami juga menuntut agar PT Bima segera membayar utang kapal sebesar tiga ratus juta rupiah. Begitu pula mengenai pemberdayaan masyarakat Desa Buleleng, kami meminta harus lewat satu pintu yaitu melalui BUMDes Desa Buleleng,”tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan dengan diabaikannya tuntutan tersebut, membuat masyarakat mendesak PT BCPM agar segera menghentikan aktifitas penambangan di areal Desa Buleleng.

“Tapi setelah pertemuan kembali belum lama ini, kami memberikan waktu kembali kepada pihak perusahaan hingga 11 Januari 2020 untuk segera merealisasikan tuntutan masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Departemen Legal PT BCPM Irwan Budiawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, pihaknya tidak mengabaikan tuntutan warga Desa Buleleng. Akan tetapi, pihaknya meminta kepada warga untuk memperjelas dasar tuntutan khususnya soal pembayaran lahan 50 Ha dan 54 Ha tersebut.

“Mengenai lahan 50 hektar itu, kami sudah tidak mau membahas. Sudah selesai dan kami punya agrimen soal itu. Sedangkan lahan 54 hektar yang di klaim warga Desa Buleleng, perlu diperjelas batas Desa Laroenai dan Desa Buleleng agar nantinya tidak terjadi tumpang-tindi pembayaran,”jelas pria berambut panjang ini saat dikonfirmasi Minggu kemarin (5/1). (fcb)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.