Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Wamen ATR BPN Serahkan Sertifikat Huntap kepada 20 Warga

Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Dibuka

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Dr. Surya Tjandra, SH., LLM, menghadiri pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria, dengan tema “Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi Antar Stakeholder dalam Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat” yang dibuka Gubernur Sulteng yang diwakili Plt. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Mulyono, Kamis (27/5).

Pembukaan dan pelaksanaan Rakor digelar di sebuah hotel di Kota Palu, dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR BPN Sulteng, Dr. Doni Djamarto Widiantomo, para Dirjen ATR BPN, para Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan ATR BPN Sulteng, para Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan se Sulteng, Walikota Palu H. Hadianto Rasyid, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Muh. Basir, dan pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Wamen ATR BPN Dr. Surya Tjandra, disambut tari anmokamo, tarian adat suku Kaili untuk menyambut tamu penting. Selanjutnya Wamen pun dengan gembira mengikuti tarian tradisional Modero, salah satu tarian pergaulan rakyat Sulteng.

Dalam sambutan Kakanwil ATR BPN Sulteng, Dr. Doni Djamarto Widiantomo, mengatakan Sulteng telah sukses melaksanakan program nasional yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) pada tahun 2020, dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini.

“ Program PTSL merupakan upaya mempercepat pendaftaran tanah, dimana ada 2,3 juta luas telah dimanfaatkan. Dan, seluas 6 juta hektare, diantaranya 4 juta hektare adalah hutan. Sementara yang terdaftar baru 1 juta hektare, “ jelas Doni.

Menurutnya, di Sulteng pemberdayaan masyarakat berisi manfaat multi years. Kita memanfaatkan teknologi tepat guna, dan memaksimalkan kearifan lokal. Sedangkan program sertifikat elektronik kini terus dan harus disosialisasikan. Dimana dokumen sertifikat elektronik ini dilengkapi dengan dokumen pertanahan, penertiban kawasan, dan tanah terlantar. Dengan memperhatiakan hak-hak atas tanah yang sudah diberikan oleh BPN.

“ Terkait dengan reforma agraria, kita perlu memahami isu-isu pertanahan yang ada di Sulteng, “ tegas Doni.

Dijelaskannya, sehubungan dengan penanganan atau recovery pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya 28 September 2018 khususnya penyelesaian permasalahan pertanahan di lokasi hunian tetap (Huntap) yang belum sepenuhnya selesai menjadi bahasan prioritas dalam rakor Gugus Tugas Reforma Agraria tahun ini. Sisi lain juga, mengangkat beberapa masalah, di antaranya pelepasan kawasan hutan yang tidak clean and clear, batas desa yang belum devinitif sehingga menghambat kegiatan Reforma Agraria baik Redistribusi Tanah maupun Legalisasi Asset (PTSL).

Selanjutnya, sertifikasi tanah wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
pemberdayaan tanah masyarakat pasca Legalisasi Asset, penyelesaian status tanah pasca bencana, konflik pertanahan antara Badan Usaha dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, dan antar masyarakat dengan pemerintah, penegasan Ketentuan batas sempadan sungai dan pantai yang
dapat diberikan hak atas tanah, batas Desa yang belum devinitif sehingga menghambat kegiatan Reforma Agraria.

Sementara itu, dalam sambutannya Wamen ATR BPN, Dr. Surya Tjandra, berharap agar penyerahan lahan Huntap ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sesuai hasil kesepakan antara Gubernur Sulteng dengan Menteri ATR BPN dan Kementerian PUPR, agar proses penyelesaian masalah sosial bisa lebih efektif.

“Kebijakan pemanfaatan lahan HGB dan eks. HGB untuk rencana pengembangan kota satelit Kota Palu akan diproses melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan PP No. 19 tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, “ kata Wamen.

Kemudian penyelesaian status tanah eks. likuifaksi di Kelurahan Petobo dan Balaro serta daerah rawan tsunami di pesisir pantai akan dilaksanan.

“Segera menunggu aturan terkait tanah musnah. Isu Tata Ruang dan Pertanahan lainnya akan dilakukan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, “ papar Wamen.

Diakhir acara, Wamen menyerahkan sertifikat hunian tetap (Huntap) bagi warga Kota Palu dan Kabupaten Sigi secara simbolis kepada 20 orang.

Rakor ini diikuti 74 peserta, baik dari Kanwil BPN Sulteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga stakeholder. Rakor yang mengangkat tema “Koordinasi, Kolaborasi dan Sinkronisasi antar Stakeholder dalam Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat Sulteng,” membahas beberapa poin diantaranya, penyelesaian permasalahan tanah Huntap, kemudian isu terkait pelepasan hutan, persoalan batas-batas wilayah, penegasan batas sungai dan pantai, penyelesaian status tanah transmigrasi dan penyelesaian konflik pertanahan yang kerap terjadi di Sulteng.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.