Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Wabup Poso Pastikan Dongidongi Masuk Wilayah Poso

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Rakor DPRD Poso bersama Pansus 3 DPRD Sigi dan Wakil Bupati Poso saat berada di ruang sidang utama DPRD Poso, Kamis (30/3). (Foto: Budiyanto Wiharto)

POSO-Wakil Bupati (Wabup) Poso Samsuri MSi memastikan jika Dongidongi yang sekarang sedang disengketakan Kabupaten Sigi adalah masuk wilayah Kabupaten Poso. Kepastian tersebut bisa jelas dilihat dari titik-titik kordinat batas kewilyahan Poso-Sigi yang ada dalam peta yang diterbitkan tahun 2007.

Karena itu, sengketa batas wilayah Poso-Sigi di Dongidongi tak perlu berlarut dan perlu segera diakhiri. Hal itu diungkap Wabup Poso, Samsuri, di hadapan rombongan Pansus 3 DPRD Kabupaten Sigi yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) di DPRD Poso, Kamis (30/3).

“Secara defakto Dongidongi ini masuk wilayah Kabupaten Poso. Titik titik kordinat batas kewilayahannya sangat jelas,” tekan Wabup, sambil menunjukan peta batas wilayah Poso-Sigi di Dongidongi melalui layar monitor.

Setelah memastikan Dongidongi masuk wilayah Poso, Wabup Samsuri kemudian menyebut jika penduduk Dongidongi sebagiannya sudah berstatus sebagai warga Poso berdasar data dan identitas kependudukan, yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK). “Memang sebagian dari warga Dongidongi masih tercatat dan mengantongi KTP Sigi. Dan pemkab Poso tentu siap menerima mereka (yang ber-KTP Sigi) pindah sebagai warga Poso,” tandas wabup.

Dari data Dinas Dukcapil Poso, berdasar KK dan KTP-nya, penduduk Dongidongi mayoritas masih berstatus warga Sigi, yakni sebanyak 518 KK (1.864 jiwa). Sementara yang berstatus sebagai warga Poso berdasar KK dan KTP hanya 108 KK dengan 400-an jiwa.

Ketua DPRD Poso Elen Pelealu Inkiriwang berharap, kasus sengketa batas wilayah Poso-Sigi di Dongidongi bisa segera diselesaikan oleh dua pemerintahan berbeda secara cepat dan damai. Pun demikian dengan status kependudukan warga yang belum jelas sesuai wilayah domisili. “Sigi dan Poso ini bertetangga dan bersaudara. Jangan karena sengketa batas persaudaraan kita terganggu,” harap Elen. Dia pun meminta Pemkab Poso dan Pemkab Sigi duduk bersama untuk berunding menyelesaikan masalah batas wilayah.

Harapan senada juga diungkap Wakil Ketua DPRD Sigi Jamaludin L Nusu, dan ketua Pansus 3 DPRD Sigi Hi Luhur Larengi. Keduanya berharap masalah sengketa batas wilayah Sigi-Poso di Dongidongi dan status kependudukan warga di Dongidongi segera terselesaikan secara baik dan komprehensif.

“Kita melakukan Kunker di DPRD Poso bukan untuk membahas masalah sengketa wilayah Poso-Sigi di Dongidongi, dan bukan juga membicarakan status kependudukan warga Dongidongi. Kami datang hanya untuk memastikan benar-tidaknya bahwa masalah sengketa batas wilayah dan status kependudukan Dongidongi tersebut sudah selesai dan sudah sesuai LKPJ bupati Sigi yang disampaikan ke kami di DPRD Sigi,” papar ketua Pansus Luhur Larengi. “Jadi kami datang ke Poso dalam rangka mengecek dan memmastikan LKPj bupati Sigi,” tambahnya.

Luhur mengatakan hasil kunkernya tersebut nanti akan menjadi bahan jawaban atas LKPj bupati yang akan disampaikan dalam rapat paripurna dewan.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.