Utang Jembatan IV Tak Masuk dalam Lampiran Anggaran

Pansus Agendakan Hearing Pemkot Palu

- Periklanan -

PALU – Polemik pembayaran utang jembatan IV Palu terus bergulir, kali ini Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, mempertanyakan lolosnya pembayaran Jembatan Palu IV yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, sebesar kurang lebih Rp14 Miliar. Pembayaran bahkan dilakukan pasca bencana Maret 2019, itulah yang menjadi pertimbangan sejumlah anggota legislatif. DPRD Kota Palu menjadwalkan hearing 15 Juli 2019 mendatang.
Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Sopyan R Aswin menyampaikan, pembahasan Pansus dinyatakan selesai dalam waktu dua hari kerja. Dalam pembahasan ini, yang tetap menjadi sorotan yaitu, adanya pembayaran utang jembatan IV kepada pihak PT. Global Daya Manunggal, sebab prosesnya tidak masuk dalam lampiran anggaran.
“Persoalan itu masuk dalam anggaran utang daerah, namun tidak ada tercantumkan mekanisme proses pembayaran itu di tahun 2018. Pembayaran dilakukan di bulan Maret tahun 2019, sehingga pertanggungjawaban masuk di APBD tahun ini,” katanya, Kamis (11/7) di ruang sidang utama DPRD Kota Palu.
Sopyan menyampaikan, ada beberapa agenda yang diusulkan, seperti adanya Hearing antara Pemkot Palu dan DPRD Kota Palu yang akan membahas terkait dengan pembayaran utang jembatan IV. “Informasi yang masuk ke DPRD hearing yang diagendakan akan dihadiri langsung Walikota. Disitulah akan dijelaskan soal pembayaran utang jembatan IV,” ungkap Sopyan.
Menurutnya, pembayaran dilakukan Pemkot Palu agar tidak dikenakan disclaimer dari BPK RI dan memang di tahun 2018 tidak ada pembahasan terkait pembayaran utang jembatan IV tersebut. “Saya meminta agar dalam hearing nanti dihadirkan juga pejabat Pemkot sebelumnya, yang mengetahui proses ini. Sebab di jaman Walikota sebelumnya tidak dilakukan pembayaran,” tambah Sopyan.
Ironisnya, kata Sopyan pembayaran dilakukan saat Kota Palu usai dilanda bencana alam dan bukan menjadi prioritas di saat warga butuh bantuan dari pemerintah. Seharusnya anggaran sebesar itu bisa dibayarkan di APBD Perubahan. “ Pembayaran ini masih menjadi misteri bagi saya, kenapa bisa secepat itu diambil tindakan pembayarannya,” ujarnya.
Ia berharap hearing nantinya semua pihak harus buka-bukaan terkiat pembayaran jembatan IV. Karena melihat masih banyak warga yang berada di pengungsian dan Huntara, membutuhkan perhatian pemerintah. “Nanti dilihat pembahasannya, dan disitu tentunya saya berharap, harus saling terbuka soal pembayarannya,” tutup Sopyan. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.