alexametrics Usulan Program Nelayan Balut Dialihkan ke APBD II – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Usulan Program Nelayan Balut Dialihkan ke APBD II

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BALUT-Usulan program kelautan dan perikanan tidak sepenuhnya lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota setelah ketetapan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Kepala Dinas Perikanan kabupaten Banggai Laut (Balut), Balsam Sarikaya, meminta agar distribusi APBD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di sektor kelautan dan perikanan, daerah Balut setidaknya mendapat porsi lebih. Sebab terang Balsam, 95 persen wilayahnya merupakan lautan.

“Wilayah darat daerah kita hanya 5 persen saja, bagaimana mengukur, ” ujarnya, saat ditemui wartawan, kemarin (27/4).

Seluruh usulan program nelayan ke APBD I kata Balsam, dialihkan ke APBD II. Mulai dari usulan jaring hingga kapal di bawah 3 gros ton. Balsam turut khawatir lobi yang tak tuntas, mengharuskan kabupaten ini akan disisihkan.

“Semua sudah kewenangan provinsi. Olehnya itu, semua usulan dari masyarakat kita sudah kita alihkan. Sisa sekarang bagaimana lobi kita ke provinsi,” imbuhnya.

Rencana kedepannya kata Balsam, setiap kapal perikanan telah terkumpul di Pelabuhan Perikanan, dan tidak lagi tersebar seperti saat ini.

“Itu kewenangan provinsi. Urusan pelabuhan perikanan sudah urusan provinsi,” jelas kadis Perikanan Balut

Balsam mengingatkan, jangan sampai pembagian pada sektor perikanan lebih didominasi daerah yang justru tak bersandar hidup dari kelautan dan perikanan atau daratannya lebih luas.

“Pembagian roti ini lebih banyak di sana, apa yang diberdayakan masyarakatnya? Tolong kami diperhatikan, kewenangan sudah ditarik,” tandas Kadis Perikanan.

Kadis Perikanan Balut ini menambahkan, untuk pelabuhan pendaratan ikan di kawasan Mato Kecamatan Banggai memang tak membuat pemerintah kabupaten bisa mengatur, kondisi tersebut dikarenakan urusan kelautan, dari 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

“Tahun depan kewenangan kita sudah didarat, sesuai Permendagri 90,” ujarnya.(gln)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.