Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Untad Luruskan Polemik Tes Kesehatan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Presidium BEM Untad Datangi Polres Palu

Humas Universitas Tadulako (Untad) Taqyuddin Bakri, memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung Auditorium Lama Untad, Senin (18/9). Foto lain : Para perwakilan Presedium BEM Untad saat mendatangi Polres Palu, kemarin. (Foto: Humas Untad dan Wahono)

PALU – Pelaksanaan tes kesehatan yang sempat dipermasalahkan oleh Muhammad Fakhrur Razy, karena dianggap sebagai pungutan liar merupakan hal yang keliru. Hal itu karena tes kesehatan merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa baru dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas calon mahasiswa baru.

Demikian disampaikan Komunikasi Humas Universitas Tadulako (Untad) Taqyuddin Bakri,   dalam konferensi pers di Gedung Auditorium Lama Untad, Senin (18/9). Taqyuddin melanjutkan bahwa Rektor dan pimpinan Untad masih dapat membedakan mana yang merupakan pungutan dan bukan pungutan. Dan semua tahapan yang dilakukan dalam penerimaan mahasiswa baru itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu juga, jelas Taqyuddin, dalam pelaksanaan tes kesehatan, calon mahasiswa baru bebas memilih tempat pemeriksaan. Itu juga tertuang dalam lampiran pengumuman, baik SNMPTN, SBMPTN, maupun SMMPTN.

“Tidak hanya di Rumah Sakit Tadulako. Calon mahasiswa juga bahkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes buta warna di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Bhayangkara, dan rumah sakit lainnya di mana pun. Bahkan dapat pula memeriksakan kesehatan itu di klinik maupun fasilitas kesehatan lainnya sehingga tidak benar jika hanya diarahkan di satu tempat saja. Bahkan, jika ada calon mahasiswa baru yang memeriksakan kesehatan di tempat pemeriksaan secara gratis, tentu tidak apa-apa karena yang ditunggu pihak Untad itu adalah surat keterangan sehat dan bebas buta warna, bukan yang lain-lain,” jelasnya.

Terkait pembayaran Rp 61.900 yang dipermasalahkan, hal itu bukan merupakan pungutan liar. Hal itu karena saat pemeriksaan kesehatan, yang bersangkutan (calon mahasiswa baru, red) belum berstatus mahasiswa. Untuk berstatus mahasiswa, jelas Taqyuddin, calon mahasiswa baru harus menyetorkan berkas ke BAKP yang melampirkan antara lain kartu peserta, pas foto, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, dan surat keterangan sehat dan bebas buta warna.

Jika calon mahasiswa sudah mendapatkan nomor stambuk dan menyetorkan berkas, status calon mahasiswa baru akan berubah menjadi mahasiswa baru. “Itu yang disebut tadi sebagai tahapan pendaftaran atau pemberkasan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru. Dan yang terhitung dalam butir-butir UKT itu jika sudah berstatus mahasiswa. Semoga ini dapat dipahami oleh kita semua. Pak Rektor juga telah menjelaskan perihal itu secara panjang lebar di akun facebook Beliau. Dan juga, Staf Ahli Kemenristekdikti, Ibu Dr Paulina pun telah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Untad itu tidak melanggar aturan,” kata Taqyuddin.

Saat ditanya kesiapan Untad dalam menghadapi gugatan secara perdata yang telah didaftarkan oleh Muhammad Fakhrur Razy dan Kuasa Hukumnya, pihak Untad sudah siap lahir dan batin. Gugatan telah didaftarkan, dan jika akan berjalan nantinya, termasuk pemeriksaan hingga sidang, pihak Untad siap menghadapi gugatan tersebut. “Insya Allah pihak Untad siap menghadapi gugatan itu. Pak Rektor juga telah menyampaikan ‘Bismillah’. Bahkan, Pak Rektor juga telah menyampaikan andai pun nanti telah ada keputusan, dan Rektor dinyatakan bersalah lalu dicopot, Beliau siap lahir dan batin menghadapi keputusan itu,” jelasnya.

Sementara terpisah Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako (Untad) mendatangi Polres Palu untuk melaporkan mantan ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos), Senin (18/9). Kehadiran Presedium BEM Untad di Polres Palu untuk berkoordinasi terkait pelaporan terhadap Muh Fahrul Razy yang saat ini berstatus sebagai Mahasiswa non aktif, karena UKT di kembalikan.

Zubair anggota Presidium Mahasiswa Untad angkatan 2013, bersama ketiga rekannya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) , Alif Muh Diman, Buyung P, dan Muhamad Rezki Febriansyah terlihat memasuki ruangan Reskrim Polres Palu di unit III.

“Kami dari Presidium BEM Untad melaporkan Muh Fahrul Razy agar ada proses hukum akibat apa yang sudah dilakukan mantan ketua Himasos dan telah yang mencoreng nama Untad ,” ungkap Zubair kepada Wartawan usai keluar dari ruang Reskrim Polres Palu.

Zubair, menyatakan bahwa dengan adanya penyimpangan yang telah dilaporkan di kejaksaan negeri saat itu, ketidak sesuaian fakta inilah yang dimaksud saat menginformasikan kepada mahasiswa baru, sebelum kegiatan Ormik agar tidak mengikuti tes kesehatan.

“Faktanya tes kesehatan adalah sebagai syarat untuk masuk pada perguruan tinggi. Secara tidak langsung mantan ketua Himasos ini mengeluarkan maklumat kepada mahasiswa baru, otomatis mahasiswa baru sangat dirugikan, sebab akan menghambat masuknya perkuliahan,” Katanya.

Dalam persyaratan menjadi Mahasiswa baru, salah satu berkas yang harus dilengkapi adalah tes kesehatan. “Maka kalau tidak lengkap berkasnya, maka jelas akan ditolak menjadi Mahasiswa,” Jelas Zubair.

Presidium BEM Untad melaporkan  kasus ini karena melihat situasi yang tidak kondusif, karena ada kekhawatiran mahasiswa yang hendak menyelesaikan mata kuliahnya. “Jangan sampai hanya persoalan yang belum jelas kebenarannya akan mempengaruhi akreditasi universitas. Kami sebagai calon alumni tidak mau dirugikan akibat apa yang dilakukan mantan ketua Himasos,” tegas Zubair.

Dirinya bahkan berharap agar proses ini dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena apa yang dilakukan oleh terlapor sudah mencoreng nama baik Universitas. “Kalau dia mau berniat baik dengan mendatangi kami dan juga pihak universitas tentunya ada etikat baik dari kami, namun kalau proses hukum saya harap terus berjalan,” sebutnya.

Paur Humas Polres Palu Aiptu I Kadek Aruna dikonfirmasi terkait kehadiran Presedium BEM Untad mengatakan, bahwa belum ada laporan dari Mahasiswa di Polres Palu. “Mereka (Presedium BEM Untad, red) hanya melakukan koordinasi dengan pihak penyidik bagaimana melaporkan kasus tersebut. Sampai saat ini juga belum ada laporannya,” ungkapnya, saat di temui di ruang kerjanya. (egi/who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.