Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Umat Islam Poso Siap Berjihad ke Myanmar

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Massa FPI dan umat Islam saat mengikuti aksi damai untuk Rohingya, Rabu (6/9). (Foto: Budiyanto Wiharto)

POSO-Ratusan umat Islam di Poso menuntut pemerintah RI bersikap keras terhadap pemerintah Myanmar, terkait tindakan kekerasan militer di negara tersebut pada etnis muslim Rohingya. Tak cukup hanya ungkapan prihatin, umat Islam di Poso meminta pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar, menarik dubesnya dari Myanmar dan mengusir dubesnya yang ada di Indonesia. Tuntunan disampaikan saat gelar aksi damai peduli Rohingya, Rabu (6/9).

Massa aksi terdiri dari gabungan massa FPI dan ormas Islam lain. Aksi yang dipimpin Ketua FPI Poso Sugianto Kaimudin ini diikuti sejumlah tokoh, yaitu Ketua Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam (FPUI) Poso Hi Muhammad Adnan Arsal, Ketua MUI Hi Arifin Tuamaka, Ketua FKUB Hi Yusufruna, Ustad Ahmad, dan ustad Sukarsudin. “Negara harus bertindak dan bersikap keras terhadap Myanmar dalam menyikapi kekerasan dan pembantaian di Myanmar. Jangan sampai umat Islam yang bersikap sendiri untuk berjihad di sana,” ungkap koordinator aksi damai, Sugianto Kaimudin.

Menurut Sugianto, kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya sangat menyakiti hati dan perasaan umat Islam termasuk yang ada di Poso. Sebagai wujud solidaritas, umat Islam di Poso menyatakan diri siap berangkat membantu perjuangan muslim Rohingya untuk membebaskan diri dari teror dan kekerasan militer  setempat. “Jika pemerintah tidak berani bersikap tegas, maka biarlah kita yang berangkat berjuang di Myanmar,” teriak Sugianto disambut takbir massa.

Ucapan yang serupa juga diteriakan orator aksi yang lain, yakni Ustad Ahmad. Kata dia, wajib bagi umat Islam membantu saudaranya muslim Rohingya yang tengah ditindas militer Myanmar.

Nyaris terjadi keributan antara kelompok massa dengan polisi saat massa dihalang-halangi masuk berorasi di dalam halaman kantor DPRD Poso. Tapi situasi kemudian kembali terkendali setelah pintu gerbang masuk kantor DPRD yang sebelumnya ditutup berhasil dibuka paksa massa aksi dan polisi yang berjaga membiarkannya.

Sesaat berorasi di halaman kantor, perwakilan massa diterima Wakil Ketua DPRD Darma Mondolu dan beberapa anggota dewan lain di ruang sidang utama DPRD. Dihadapan pimpinan dan anggota dewan Sugianto membacakan 6 poin pernyataan sikap. Yaitu 1. Bahwa apapun alasan yang dilontarkan oleh siapapun di negara manapun tidak akan menghilangkan fakta bahwa umat Islam Rohingya telah dibunuh, diperkosa dan diusir oleh Myanmar, 2. Bahwa pembantaian umat Islam di Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang mesti mendapatkan sanksi berat, 3. Bahwa sebagai bentuk kemarahan dan kecintaan kami terhadap sesama umat Islam maka kami meminta pemerintah Indonesia memutus segala bentuk kerja sama antara pemerintah RI dengan Myanmar serta mengusir kedutaan Myanmar dari Indonesia, 4. Meminta pemerintah RI agar bertindak tegas dan cepat dalam menyelamatkan serta membantu pengungsi kaum muslim Rohingya, 5. Meminta agar Nobel Perdamaian yang disandang Aung San Suu Kyi dicabut, 6. Bahwa sebagai bentuk kepedulian diserukan kepada seluruh umat Islam untuk menggalang dana kemanusiaan untuk menyelamatkan para pengungsi Rohingya. Pernyataan sikap umat Islam Poso ini selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPRD, Darma Mondolu.

Ketua FPUI Poso Hi Adnan Arsal menyampaikan bahwa sesama muslim wajib membantu saudara yang tertindas. Kata dia, kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak bisa ditolerir. “Saudara kita disana dibantai, dibunuh, diperkosa dan diusir. Sungguh itu merupakan kebiadaban yang sangat luar biasa,” tukasnya.

Sementara itu, ketua MUI Arifin Tuamaka memastikan gelar aksi demo damai umat Islam Poso peduli Rohingya tidak mengganggu toleransi antar umat beragama di Poso. Karena apa yang terjadi di Myanmar merupakan krisis kemanusian yang banyak melahirkan perhatian sekaligus keprihatinkan dunia internasional. “Bagi kita di Indonesia, apa yang terjadi di Myanmar merupakan pelanggaran konstitusi. Sebab UUD 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ungkap Hi Arifin.

Usai diterima menyampaikan aspirasinya oleh DPRD, massa aksi bergerak meninggalkan gedung dewan untuk melakukan aksi penggalangan dana masyarakat di ruas jalan tras Sulawesi, Pulau Sumatera depan eks pasar Sentral Poso.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.