Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Ulama di Kabupaten Banggai Kompak Tolak “People Power”

LUWUK – Sejumlah ulama di Kabupaten Banggai sepakat menolak gerakan people power, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Hal ini disampaikan para ulama tersebut, pada kegiatan Halaqah Kebangsaan, di Luwuk, Selasa (14/5).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Banggai, AKBP Moch Sholeh SIK SH MH, dan Ketua FKUB Kabupaten Banggai, Arifin Daeng Matorang, Ketua MUI Kabupaten Banggai, Ustad Zainal Abidin, Ketua PC NU Kabupaten Banggai, Anggota MUI Kabupaten Banggai, serta Ustad H Sapri Luneto. Juga perwakilan mahasiswa Unismuh dan IMM Kabupaten Banggai dan perwakilan ibu-ibu kelompok pengajian.

Pada prinsipnya, Ketua MUI Kabupaten Banggai, Zainal Abidin, mengaku menolak, kegiatan penggerakan massa besar-besara atau People Power. Sebab, menurut dia, kegiatan tersebut akan berdampak pada situasi Kamtibmas. Dia pun mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Pemilu sejatinya, telah berjalan dengan aman dan lancar. “Hal ini dapat kita lihat bersama di Kabupaten Banggai, Kepolisian sebagai aparat pengamanan selalu bersinegi dalam menjaga situasi pada saat pelaksanaan Pemilu 2019,” terang Zainal.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Banggai, Arifin Daeng Matorang, juga sependapat, bahwa Pemilu 2019 yang telah dilaksanakan, sudah berjalan aman dan tertib. Hal ini khususnya juga tercipta di Kabupaten Banggai. “Alhamdulillah berjalan dengan aman dan tertib,dan kita patut Bersyukur Kepada Allah SWT karena situasi di Kabupaten Banggai tetap aman,” sebut Arifin.

Terkait dengan adanya gerakan People Power yang akan dilaksankan di Jakarta, menurutnya, tidak akan berdampak ke Kabupaten Banggai. Tidak akan ada yang melakukan kegiatan tersebut di daerah ini, karena, masyarakat sudah sadar, bahwa gerakan semacam itu bakal berdampak pada gangguan keamanan sekaligus dapat memecah belah umat.

Ketua PC NU Kabupaten Banggai,Suardi Kanjay, menilai, gerakan people power yang akan dilaksnakan di Jakarta pada tanggal 22 Mei mendatang, hanya akan berdampak pada kekisruhan semata. Sehingga, menurut dia, lebih elok, warga maupun simpatisan, menyerahkan keputusan tersebut pada KPU,dan apabila ada kecurangan silahkan menggugat melalui jalur hukum yaitu Mahkamah Konstitusi. “Khusus pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Banggai, saya berterimakasih kepada kepolisian, yang mana kegiatan Pemilu di Kabupaten Banggai dapat berjalan aman dan tertib dan saya melihat Kepolisian yang ada di Kabupaten Banggai sangat bersinergi dalam mengamankan jalannya Pesta demokrasi,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ustad H Saprin Luneto juga mengaku, menolak gerakan People Power. Bila pun ada kecurangan, terkait Pemilu 2019, dia meminta semua pihak menempuh jalur hukum yang ada. “Dan apabila kegiatan tersbut dilakukan di Kabupaten Banggai, kami sangat tidak setuju,” tegas Saprin.

Dia berharap masyarakat, bisa menerima hasil keputusan lembaga KPU,dan apabila ada yang merasa dirugikan kiranya bisa menempuh pada jalur hukum yakni ada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

Terpisah, Kapolres Banggai, Moch Sholeh mengungkapkan, kegiatan halaqah kebangsaan, yang digagas Polres Banggai bersama Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua PC NU dan PC Muhammadiyah Kabupaten Banggai, bertujuan untuk merajut kebersamaan dalam menjaga situasi Kamtibmas Pasca Pemilu 2019 di Kabupaten Banggai. “Kegiatan semacam ini, akan terus kami laksanakan, bersama jajaran, guna menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Banggai yang aman,” tandasnya. (agg)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.