Tuntut Bupati Parimo Jadi Tersangka

- Periklanan -

Samsurizal : Biasa, Menjelang Pilkada Selalu Ada Demo

AKSI : Unjuk rasa warga Kabupaten Parimo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulteng, Senin (16/1). (Foto: Andika M.. Putra)

PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsurizal Tombolotutu menanggapi santai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Parimo di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulteng, Senin (16/1). Menurutnya demo semacam ini selalu dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sekadar diketahui, Kabupaten Parimo akan menggelar Pilkada pada tahun depan. Samsurizal menduga demo itu digerakkan oleh oknum tertentu yang punya kepentingan dengan Pilkada Parimo.

“Saya tidak mau ambil pusing. Ini kan sudah mau dekat Pilkada. Seperti Pilkada sebelumnya, mereka mau cari-cari kesalahan Bupati karena merasa tidak mampu bersaing. Kalau mau maju di Pilkada, silakan saja, tidak usah cari-cari kesalahan orang lain, ” ujar Samsurizal, menjawab pertanyaan Radar Sulteng melalui ponsel, kemarin.

Soal Pilkada kata Samsurizal, dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Jika masyarakat menilai dirinya gagal menjadi Bupati, maka jangan dipilih lagi pada saat Pilkada nanti.

“Silakan masyarakat yang menilai, jika saya dianggap tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan daerah ini, jangan dipilih lagi. Jadi tidak perlu menyebar fitnah kemana-mana,”tegasnya.

Selain terkait Pilkada, Samsurizal juga menduga demo semacam itu adalah ungkapan kekecewaan dari salah seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam demo tersebut. Pasalnya salah seorang pejabat yang merupakan adik dari tokoh masyarakat telah ditahan oleh pihak kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi. Padahal kata Samsurizal, penahanan pejabat itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Bupati. Pejabat itu katanya ditahan karena adanya temuan BPK yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan.

Namun demikian, Samsurizal meminta aparat kepolisian mengusut dan menangkap oknum-oknum menyebarkan selebaran menfitnah dirinya karena dianggap telah merusak nama baiknya. Dia juga mengaku akan menuntut balik dan melaporkan persoalan itu ke Polda Sulteng.

Ditanya soal kasus 23 titik proyek yang menjadi salah satu tuntutan pendemo, Samsurizal menjelaskan,  sebelumnya penetapan besaran anggaran untuk proyek pasca bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, terlebih dahulu dilakukan peninjauan dan kajian oleh Dinas PU Parimo. Berdasarkan hasil peninjauan dan gajian itu, Dinas PU menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 9 miliar. Namun menurut Samsurizal anggaran itu terlalu besar sehingga pihaknya meminta BPKP melalui verifikasi terhadap usulan itu. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, BPKP menetapkan anggaran menjadi Rp 6 miliar.

- Periklanan -

Proses selanjutnya, kata Samsurizal, dilakukan oleh pihak BPBD dengan kontraktor yang mengerjakan proyek. “Dimana kesalahan Bupati Parimo dan kerugian Negara ? Proses selanjutnya saya tidak campuri lagi karena yang berhubungan langsung adalah pihak kontraktor dan BPBD. Uang hasil pekerjaan itu kan langsung disetor ke rekening perusahaan kontraktor, tidak ada sangkut-pautnya dengan saya,” jelasnya.

Selain itu kata Samsurizal, dari 23 titik proyek tersebut justu dikerjakan oleh kontraktor yang tidak mendukungnya pada saat Pilkada.

“Kalau mau jujur dari 23 titik itu hanya satu titik yang dikerjakan oleh mantan tim sukses saya. Selebihnya dikerjakan oleh para kontraktor yang justru menjadi tim sukses kandidat lain, ”pungkasnya.

Sebelumnya, di Kota Palu kemarin, puluhan warga Parimo yang menamakan dirinya Komunitas Masyarakat Anti Suap dan Anti Korupsi (Kompas) Parimo berunjuk rasa di asrama mahasiswa Parimo di Palu, dan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulteng, Senin (16/1).

Pengunjuk rasa menuntut Kejati agar segera menetapkan Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu sebagai tersangka terkait dengan beberapa kasus dugaan korupsi yang di lakukan Bupati Parimo tersebut, di antaranya dugaan kasus 23 titik bencana alam di Badan Penanggunlangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo yang dianggap fiktif.

Sempat beradu mulut dengan pihak kejaksaan akibat tidak dapat bertemu langsung dengan Kejati Sulteng, dan hanya diwakili oleh Kasi Penkum dan Humas, Andi Rio para pengunjuk rasa tersebut memaksa untuk masuk ke dalam kantor Kejati Sulteng serta mengancam tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Kejati Sulteng.

Akhirnya pihak Kejati membolehkan lima orang perwakilan untuk masuk ke dalam kantor untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan pihak kejaksaan yang diwakili Asisten Pengawasan Kejati Tri Karyono di ruangan Kasi Humas. Tri pada kesempatan itu berjanji akan segera memproses kasus yang dituntut pengunjukrasa.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Andi Rio mengatakan kasus 23 titik bencana di Parimo yang sudah dihentikan oleh penyidik di era Kejati lama Johanes Tanak akan direview kembali, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti, “ ungkapnya

“ Selain itu, sebaiknya melakukan pra pradilan untuk mempercepat proses dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Parimo terkait proyek 23 titik bencana alam tersebut, agar lebih cepat terungkup, “ bebernya.(aji/cr8)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.