Tunggakan PJU Pemkot Palu Capai Rp26 Miliar

Pemkab Sigi Menunggak Sejak Juli 2018

- Periklanan -

PALU – Tunggakan listrik penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mencapai Rp26 miliar. Itu terhitung sejak April 2019 hingga November 2019.

Data yang dihimpun, selain Pemkot Palu, beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lainnya yang bekerja sama dengan PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Palu juga memgalami tunggakan. Antara lain, Pemkab Sigi sebesar Rp23 M terhitung sejak Juli 2018, Pemkab Donggala sebesar Rp6,5 M sejak April 2019, Pemkab Parigi Moutong sebesar Rp4,5 M sejak Juni 2019. Sementara yang sudah masuk tagihan November 2019 Pemkab Poso sebesar Rp830 juta , Pemkab Morowali Utara Rp200 juta, dan Pemkab Morowali Rp4 juta.

“Nilai tagihan itu sudah termasuk November 2019,” kata Raden Cokro, Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Palu.

Menurut Raden, sejauh ini pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak pemda untuk pembayaran rekening listrik PJU tersebut. “Yang rutin bayar itu Pemkab Morowali, Mowowali Utara, dan Poso,” ungkapnya.

Ditanya soal rata-rata PJU khususnya di Kota Palu tidak nyala, Raden menjelaskan bahwa PLN hanya sebatas mengaliri listrik di PJU. Sementara untuk pemeliharaan dan pengadaan PJU ada pada pemda terkait. Demikian halnya jika masyarakat yang ingin memasang lampu jalan diharapkan berkoordinasi dengan Pemda.

Karena tagihan rekening dan pemeliharaannya akan dibebankan ke pemda. “Kami hanya sebatas mengaliri listriknya,” tekannya.

- Periklanan -

Dia juga menjelaskan setiap pembayaran tagihan rekening listrik dan pembelian token listrik oleh pelanggan khusus pelanggan umum, dikenakan 10 persen untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Setiap bulan sesuai rekapitulasi penerimaan PPJ, PLN menyerahkan ke pemda melalui rekening kas daerah.

Hal tersebut tertuang dalam MoU antara PLN dan pemda.
“Selanjutnya pemda sebagai pelanggan PLN, berkewajiban membayar rekening penerangan jalan umum (PJU) sesuai dengan pemakaian dan daya kontrak,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebenarnya untuk PJU ada dua jenis penagihan. Menggunakan meter dan tanpa menggunakan meter. Tanpa menggunakan meter contohnya bisa dilihat jika ada tiang di atasnya terdapat lampu jalan. Untuk PJU tanpa menggunakan meter penagihannya dihitung berdasarkan jumlah titik lampu. “Lampu yang mati, dihitung juga. Dan memang itu ketentuannya,” tekannya.

Pemkab Parigi Moutong, kata Raden, berencana akan menggunakan sistem meter untuk PJU. “Jadi memang mereka sortir mana-mana tempat yang dipasang meter. Di situlah mereka bisa efisien,” sebutnya.

Sementara Manager PLN UP3 Palu Muhammad Wardi Hadi berharap sekiranya tunggakan PJU dapat dibayar pemda terkait. Menurutnya, dengan adanya pembayaran tersebut akan berpulang kembali ke pelanggan. Karena kata dia uang itu sangat dibutuhkan oleh PLN, yang nantinya dikembalikan lagi ke pelanggan dalam bentuk keandalan kelistrikan serta investasi.

“Nah kalau ada uang itu kan istilahnya kita ada uang tambahan untuk nambah jaringan-jaringan ke tempat-tempat yang belum ada listriknya, kita pakai uang dari sana,” jelasnya.(fdl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.