Cacat Administrasi, BPN Palu Diminta Batalkan Sertifikat HGB PT. SPM

- Periklanan -

PALU-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu diminta oleh Ahli Waris pemilik lahan di samping perumahan Bumi Roviga Kelurahan Tonda dari Alm. Sunarto untuk segera membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Sinar Putra Murni (SPM).
Ahli Waris meguasai lahan seluas kurang lebih 13.500 m2 di samping perumahan bumi roviga dan sekarang tumpang tindih dengan Sertifikat HGB 02209/Tondo an. PT. Sinar Putra Murni seluas 46.700 m2.
“Saat ini kami menantikan keberanian dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu Hosea untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02209/Tondo atas nama. PT. Sinar Putra Murni berkedudukan di Jakarta pemisahan dari Sertifikat HGB No. 122/Tondo,” ujar Kuasa Hukum Ahli Waris Alm. Sunarto, Yules Kelo, SH dari Kantor Hukum Yules Kelo da Associates di Jakarta, Rabu (3/7).
Yules Kelo menjelaskan, tanggal 28 Juni 2019 Pihak Ahli Waris Alm. Sunarto didampingi oleh Kuasa Hukum telah mengadakan pertemuan dengan Pihak BPN Kota Palu yang diwakili Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, Rahab, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Bambang, dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Sumarlin dalam hal menindaknjuti Surat Pengaduan dari Yules Kelo sebagai Kuasa Hukum terkait peninjauan kembali terbitnya Sertifikat HGB No. 02209/Tondo. Yang mana lokasinya telah tumpang tindih dengan lokasi yang selama ini dikuasai fisik tanahnya oleh Ahli Waris Alm. Sunarto berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur tertanggal 18 Januari 2003. “Lokasi tanah yang sekarang tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No. 02209/Tondo sudah sejak tahun 1974 digarap dan kuasai oleh Alm. Sunarto dan tidak pernah pernah ada protes dari pihak manapun juga karena alm. Sunarto adalah penduduk asli Vatutela Keluruhan Tondo,” katanya.

- Periklanan -

Yules Kelo menjelaskan, bahwa adanya kecurigaan terbitnya Sertifikat HGB No. 02209/Tondo serta perpanjangannya karena terkait kemarahan dari Wali Kota Palu Hidayat atas adanya perpanjangan HGB yang mana telah ada kesepakatan sebelumnya pada saat gelar perkara pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap beberapa permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB). Berita acara hasil gelar perkara ditandatangani oleh Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI Arie Yuriwin, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan R.M Adi Darmawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli Menteri dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI Dr. Ing R Sodikin Arifin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah H. Jonahar, Kepala Kantor BPN Kota Palu Sugeng Muljosantoso, Kepala Kejaksaan Negeri Palu Subeno dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Palu Trisno Yunianto. Yang hasil gelar perkara terhadap sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Bangunan (HBG) menyebutkan antara lain bahwa permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan syarat lokasi “ Clear dan Clean “.
Artinya belum boleh ada penerbitan HGB sebelum lokasi itu selesai dan bersih dari berbagai masalah. “Kami minta Kejaksaan Negeri Palu mengusut alasan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo juga SK Perpanjangannya,” terangnya.

Diketahuinya adanya tumpang tindih lokasi dengan lokasi Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo tanggal 08/02/2018 an. PT. SPM berkedudukan di Jakarta pemisahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 122/Tondo yang akan habis masa berlakunya tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Sugeng Muljosantoso, SH. Serta perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 13/HGB/BPN.72.71/2018 tanggal 08 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dra. Herlina Lawasa yaitu tanggal 27 Mei 2018. Pada saat bertemu dengan Rojak yang mengaku direktur PT. SPM di Kantor BPN Kota Palu dan menyerahkan Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo.
Yules Kelo menambahkan, bahwa persyaratan yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palu dalam hal Permohonan Pemisahan Sertifikat adalah Sertifikat Asli, KTP Pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir Camat/Lurah/Notaris, Foto Copy Kartu Keluarga dilegalisir Camat/Lurah/Notaris, Foto Copy PBB Tahun berjalan dilegalisir Notaris/Pejabat Berwenang. Dari Fakta yang diajukan lanjut Yules Kelo ada 2 Syarat yang tidak terpenuhi oleh PT. SPM yaitu, KTP Pemohon pada saat permohonan sudah daluwarsa dan PBB yang merupakan pemasukan buat Negara melalui Pemkot Palu tidak dibayarkan oleh PT. SPM berkisar kurang lebih 1 Miliar serta an. PT. SPM oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dinyatakan non aktif sejak tahun 2012. “Ada konspirasi apa Pihak Pemohon dengan BPN Kota Palu, sehingga walau sangat jelas syarat administrasi tidak terpenuhi dan cacat administrasi, tapi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo an. PT. SPM bisa terbit dan diperpanjang?,” katanya.
Yules menegaskan, akan bawa ke ranah hukum oknum-oknum BPN Kota Palu dan Pihak PT. SPM, terkait Penerbitan Sertifikat 02209/Tondo serta SK Perpanjangan, karena banyak kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran hukum di dalam proses tersebut. Termasuk penjualan kavling-kavling tanah oleh oknum-oknum yang mengaku dari Pihak PT. SPM,” tandasnya. (ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.