Tujuh Mahasiswa Untad Terima Beasiswa BOPTN

Diserahkan Langsung Anggota DPR RI Sakinah Aljufri

- Periklanan -

PALU – Sebanyak tujuh orang mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) Palu menerima beasiswa berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN) yang diserahkan langsung anggota DPR RI, Hj Sakinah Aljufri dan diterima Rektor Untad Prof Dr Mahfud, bersama tujuh mahasiswa penerima beasiswa, di ruang kerja Rektor Untad, Jumat (7/2) kemarin. Menurut Rektor, kehadiran Sakinah Aljufri di DPR RI sangat besar artinya guna berjuang untuk rakyat Sulteng, termasuk di bidang pendidikan. Karena itu Rektor menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan dan pemberian beasiswa kepada tujuh mahasiswa Untad yang diserahkannya kemarin.

Saat ini Untad pascabencana sangat membutuhkan bantuan, baik untuk menunjang akademik maupun perbaikan infrastruktur. Tidaklah berlebihan disaat pemberian beasiswa Rektor melakukan “curhatnya” kepada Sakinah Aljufri, sebagai anggota DPR RI. Sebab selain membutuhkan biaya pendidikan, juga keprihatinannya saat ini agar mahasiswa diberikan keringanan didalam membayar biaya pendidikannya saat menempuh pendidikan di Untad.

“Saya atas nama civitas academika Universitas Tadulako harus berterima kasih banyak, dan menaruh hormat kepada ibu Sakinah atas kepeduliannya terhadap Universitas Tadulako, khususnya kepada anak-anak kita yang berprestasi dan tidak mampu. Itu menjadi poin pertama kepada beliau. Bahwa beliau membuktikan sebagai wakil rakyat perwakilan Sulteng, sudah terbukti, “ kata Rektor, mengomentari kedatangan Sakinah Aljufri dan pemberian BOPTN kepada mahasiswa Untad.

Sakinah Aljufri dihadapan Rektor sebelum menyerahkan beasiswa BOPTN mengungkapkan, dana BOPTN ini diperjuangkannya agar jatah subsidi dari pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT ini bisa diperoleh oleh perguruan tinggi di Sulteng yang berstatus PTN. Dengan harapan biaya yang dibayar per semesternya (oleh mahasiswa) tetap bisa mencapai angka Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan kementerian.

Disampaikannya, dirinya berusaha semaksimal mungkin mencari apakah masih ada program beasiswa on going yang bisa didapatkan. Namun, untuk tahun 2020 itu sebenarnya sudah habis, karena jatah sebelumnya sudah selesai programnya.

- Periklanan -

“Saya lalu dekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin masih ada sisa-sisanya. Alhamdulillah saya dapat tujuh beasiswa BOPTN ini. Sehingga ini langkah awal, sebagai bentuk kerjasama yang Insya Allah kedepan kita akan membuka langkah-langkah lebih besar. Mungkin Palu punya tujuh wakil yang bisa dimanfaatkan, baik dari sisi pendidikan, sarana dan prasarananya yang akan kita kembangkan untuk pendidikan kedepan yang lebih baik, “ kata Sakinah.
\
Rektorpun pada kesempatan itu mengharapkan, pada saat pembahasan anggaran di DPR RI nanti bisa diperhatikan Untad, yakni beasiswa Bidik Misi yang sekarang sudah dihapus, dan dirubah menjadi beasiswa kuliah Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Satu hal kami ditekan oleh mahasiswa untuk menurunkan UKT nya. Karena UKT ini sangat membebani mereka. Kami juga akan terbebani ketika kami juga mengakomodasi kira-kira di atas 50 persen anak-anak kita ini kategorinya tidak mampu. Itu mungkin hal yang bisa kami sampaikan ke ibu, jika memungkinkan dana BOPTN itu untuk Universitas Tadulako ditingkatkan. Itulah kompensasi, saya akan berusaha mengakomodasi anak-anak kita yang tidak mampu, tetapi kompensasinya ada BOPTN-nya,” paparnya.

Selama ini kata Rektor, pembagiannya tidak proporsional. Perguruan tinggi yang sudah maju justeru BOPTN-nya diberikan. Dia tidak melihat bagaimana mengupgrade perguruan tinggi yang sebenarnya perlu diberi suntikan dana itu yang tidak berjalan. Mudah-mudahan, ucap Rektor, dengan pola Menteri Pendidikan sekarang bisa sepakat dengan ibu Sakinah, karena kemarin pola pikir mereka kan pola pikir berdasarkan status perguruan tinggi itu.

Bahwa yang sudah terakreditasi A dan sudah punya prestasi yang luar biasa itu yang diberi reward dalam bentuk BOPTN. Padahal BOPTN itu sesungguhnya adalah kompensasi dengan kebijakan Menteri untuk memberlakukan UKT. Ada K1 dan K2. “Bayangkan bu, kalau kami harus membiayai memberikan UKT K1 hanya Rp 500 ribu, semua mahasiswa menuntut begitu. Kasihan Universitas Tadulako ini, padahal Untad hanya tergantung pada dana BOPTN itu, “ tandasnya.

Rektor memiliki harapan yang tinggi, setelah kolaps pascabencana, anggota DPR RI mampu menyuarakan demi kebutuhan yang mendesak di duni pendidikan tinggi di Sulteng. Kebutuhan itu, selain fasilitas biaya pendidikan, juga infrastruktur diperhatikan. Dikatakannya, sejauh ini Untad fokus hanya mengelola dana pendidikan saja, sedangkan perbaikan infrastruktur sesuai regulasi yang baru ditangani langsung oleh Kementerian PUPR, mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

“Sedangkan anggaran yang turun pascabencana untuk Untad, nominalnya secara riil kita tidak bisa ketahui. Karena itu masuk ranahnya PUPR, bukan swakelola. Mengenai progress, yah ada progresnya, yang ditangani oleh PUPR adalah ruang kuliah. Itu sudah dilaksanakan dan beberapa sudah selesai. Tahun ini Insya Allah akan tuntas, itu untuk gedung perkuliahan. Untuk rekonstruksi, menurut informasi PUPR tahun ini dimulakan perencanaannya, termasuk gedung Rektorat dan gedung-gedung yang rusak berat lainnya,” pungkas Rektor.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.