Tugas Polri Hanya Mengamankan Pemilu

- Periklanan -

PALU – Seluruh anggota Polri di jajaran Polda Sulteng diminta untuk tetap mengedepankan netralitasnya dalam bertugas di lapangan. Tidak ada tugas tambahan lain polisi, selain mengamankan seluruh tahapan Pemilu.
Disampaikan Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto, bahwa sudah jelas arahan dari pimpinan Polri, bahwa Polri tetap netral dan tugasnya hanya mengamankan Pemilu, agar setiap tahapannya berjalan lancar. Begitu pun saat bertugas di TPS. “Di TPS, tugas Polri hanya mengamankan saja dari segala bentuk gangguan, tidak ada tugas tambahan lain, termasuk mencatat-catat suara di TPS,” tegas Kabid Humas, Senin (1/4) kemarin.

Dia juga menegaskan, setiap anggota yang dilaporkan dan terbukti terlibat aktif berpolitik dan ikut memenangkan salah satu calon, baik calon presiden maupun calon legislatif, maka bakal ditindak tegas oleh Paminal (Pengamanan Internal). Namun hingga saat ini, khusus di jajaran Polda Sulteng, belum ada satupun anggota Polri yang dilaporkan terlibat berpolitik. “Sudah sangat jelas, pasti disanksi. Nanti seperti apa sanksinya, tergantung jenis pelanggaran,” sebut Didik.

Mantan Kapolres Kolaka ini pun mengungkapkan, tidak hanya terlibat aktif saja yang ditindak, bagi anggota yang melakukan foto bersama calon legislatif dan calon presiden, juga akan ditindak. “Tidak boleh foto dan berpose dengan salah satu calon, apalagi ikut berkampanye,” sebutnya.

- Periklanan -

Didik juga menyebutkan, adapun perintah Kapolri dalam surat telegramnya, disebutkan secara gamblang, anggota Polri wajib berperilaku netral. Adapun larangan yang disebutkan dalam telegram tertsebut, masing-masing ; dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg, dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat pemilu 2019.

Kemudian, dilarang menggunakan, memesan, memasang atribut, atribut pemilu 2019 (gambar/lambang capres dan cawapres sewrta caleg maupun parpol), dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan tugas pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto capres dan cawapres kma caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan polri, dilarang foto bersama dengan capres dan cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

Dilarang foto/selfi di Medsos, dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan polri. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol.

Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi, guna kepentingan politik capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu. “Diharapkan apabila ada masyarakat yang melihat, mengetahui ketidak netralan anggota Polri Polda Sulteng dimanapun saja bertugas untuk tidak segan-segan melapor ke Bidpropam Polda Sulteng, kami pastikan untuk ditindak lanjuti dan diproses oknum yang bersangkutan. Itu semua dilakukan agar pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, damai dan sejuk,” pungkas Kabidhumas Polda Sulteng. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.