PALU – Aksi unjuk rasa dari ratusan mahasiswa se-Kota Palu di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng sempat diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa, Senin (11/4). Tuntutan utama mereka menolak wacana perpanjangan jabatan presiden RI dan penundaan pemilu 2024.
Beberapa menit menyampaikan orasi di depan gerbang, massa yang ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulteng berusaha merangsek masuk, petugas kepolisian yang berada di lapangan berusaha menahan pergerakan mahasiswa. Aksi saling dorong pun tak bisa terhindarkan. Namun kedua belah pihak dapat mengendalikan diri sehingga demonstrasi tetap berjalan damai.
Koordinator Lapangan (Korlap), Taufik Hidayat, dalam orasinya mengatakan bahwa ia menuntut agar oknum-oknum yang mencoba menggiring opini perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu agar ditindak tegas. “Sebab isu yang coba mereka giring itu, mencoba melanggar konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 1945,” tegasnya.
Tuntutan berikutnya dari massa aksi ialah meminta agar pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng, normalisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG subsidi 3 kg serta menghentikan tindakan represif aparat kepolisian dalam membubarkan massa aksi.
“Dari tahun 2014 banyak hal-hal kontroversial tidak pro terhadap rakyat yang diputuskan oleh rezim-rezim Jokowi sampai dengan hari ini. Dengan kompleksnya permasalahan dan banyaknya kontroversial (Kebijakan) kabinet-kabinet Jokowi hari ini, maka tidak ada kata lain, selain menuntut Jokowi mundur dari jabatannya,” ujar Korlap.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari Lawira didampingi Komisi I Hasan Patongai, Komisi II Yahdi Basma serta Komisi IV Ibrahim A Hafid yang menemui langsung 50 perwakilan massa menegaskan, bahwa dirinya menyetujui semua tuntutan massa aksi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah sekaligus mengambil langkah-langkah kongkret mengatasi persoalan tersebut.
“Maka dari empat point yang sudah disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, saya anggap pertemuan ini sudah bisa kita akhiri,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, melalui komisi-komisi yang ada lanjut dia, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, utamannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulteng yang merupakan OPD paling bertanggung jawab dalam persoalan pengawasan harga sembako. “Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan RDP,” singkatnya.
Dari pantauan Radar Sulteng, unjuk rasa tersebut diikuti oleh sejumlah kampus yang ada di Kota Palu, diantaranya mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Universitas Alkhairaat (Unisa), Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti serta beberapa kampus lainnya. Setiap perwakilan kampus masing-masing bergantian menyampaikan orasinya.(ril)
