Tipikor Polda Sulteng Lakukan Pemeriksaan Ulang

Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Perumahan Nelayan di Topogaro

- Periklanan -

MOROWALI- Lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan Nelayan di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, kini menuai permasalahan. Pasalnya, lahan tersebut kini menjadi salah satu daftar Tipikor Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan.
Penyelidikan itu dilakukan Tipikor Polda Sulteng, karena diduga dalam pembebasan lahan yang telah dihibahkan oleh pemiliknya tersebut terdapat kerugian Negara miliaran rupiah.
Informasi yang dihimpun Radar Sulteng, lahan yang telah dihibahkan itu sudah menguras APBD Kabupaten Morowali tahun anggaran 2017 kurang lebih Rp 1,4 miliar. Berdasarkan informasi itu, pihak Tipikor Polda Sulteng melakukan penyelidikan karena diduga tindakan tersebut sudah masuk kategori Korupsi.
Dikonfirmasi terkait perkembangan proses penyelidikan atas kasus dugaan Korupsi APBD 2017 ini, Tipikor Polda Sulteng melalui Kabid Humas AKBP Hery Murwono menjelaskan bahwa kasus itu sementara proses penyelidikan.
“Kan kasus ini masa peralihan dari pak Teddy yang sebelumnya menjabat Kasubdid 3 Tipikor Polda Sulteng. Jadi saat ini pihak Tipikor Polda Sulteng melaksanakan lidik dari awal lagi,” ungkap Hery saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (10/1).
Ditanyai terkait siapa semua yang sudah diperiksa Tipikor Polda Sulteng terkait kasus dugaan korupsi ini, Hery mengungkapkan bahwa hal itu masih menjadi pegangan internal Tipikor Polda Sulteng karena saat ini masih sementara melakukan proses penyelidikan.
“Setelah pemeriksaan awal dilaksanakan, pasti ada lidik lanjutan. Memang sebelumnya sudah pernah dilaksanakam pemeriksaan seperti inteview, tapi lantaran ada peralihan jabatan, jadi pemeriksaan awal dilakukan kembali,”jelasnya.
Hery menyatakan, bahwa jika dugaan korupsi dalam pembebasan lahan di perumahan Nelayan itu terbukti, maka Tipikor Polda Sulteng pasti akan langsung menetapkan tersangka.
“Sampai saat ini, belum ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan,red) dikeluarkan. Tapi nanti, jika sudah tahap penyidikan pasti SPDP akan dikeluarkan dan diberikan kepada terduga pelaku,”ujarnya.
Sekadar Informasi, bahwa sebelumnya pada saat Teddy Salawati menjabat sebagai Kasubdit III Tipikor Polda Sulteng sudah pernah melakukan pemeriksaan beberapa pihak, baik dari Eksekutif maupun Legislatif di Kabupaten Morowali.
Sumber Radar Sulteng menyebutkan, pemeriksaan itu dilakukan dilaksanakan pada Agustus 2018 lalu. Saat itu, beberapa pejabat di Morowali khususnya dari kalangan Legislatif ketakutan ketika dimintai keterangan soal pembayaran lahan hibah perumahan nelayan di Desa Topogaro tersebut.
Bahkan dari informasi yang beredar, saat permintaan keterangan sedang berlangsung salah satu pejabat Legislatif di Morowali menyatakan kepada penyidik Tipikor Polda Sulteng untuk siap melakukan pengembalian.(fcb)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.