Tiga Terpidana Kasus Gedung Wanita Belum Dieksekusi

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Sepanjang Januari-September tahun 2017, Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, telah menerima 11 salinan dan 3 petikan putusan perkara korupsi yang selesai ditingkat Kasasi pada Mahkamah Agung (MA). Petikan serta salinan putusan kasasi tersebut telah diserahkan baik kepada jaksa penuntut umum (JPU) maupun kepada terdakwa atau kuasa hukumnya yang pernah terlibat tipikor.

Hasil putusan kasasi dari MA itu beragam ada divonis bebas, dikuatkan ataupun dihukum bersalah. Sayang khusus perkara kasasi yang terpidananya diputus terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana masih ada yang belum dieksekusi untuk menjalani hukuman. Padahal hingga saat ini terpidananya maupun JPU telah menerima salinan putusan dari pengadilan pengaju atau PN Palu.

Humas PN Palu Lilik Sugihartono SH mengatakan beberapa perkara yang telah putus ditingkat kasasi, kemudian petikan dan salinan telah turun bahkan telah diterima para pihak antara lain. Kasus korupsi Pembangunan gedung wanita provinsi Sulteng kerugian Negara Rp 654 juta. Kasus ini sebelumnya menjerat Jaury Oktavianus Sakkung, Hartono Taula dan Sitti Salma Sannang.

Jaury Oktavianus Sakkung divonis penjara 4,6 tahun, membayar denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 594 juta, subsidair 2 tahun penjara. Salinan putusanya diserahkan ke JPU dan terdakwa pada Rabu, (24/5). Selanjutnya terpidana Hartono Taula divonis penjara 1 tahun, denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 253 juta, subsidair 4 bulan penjara . Sitti Salma Sannang Direktris PT.Trijaya Putra Pratama divonis 1 tahun pidana penjara, membayar denda Rp 50 juta, subsidiar 5 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 60 juta, subsidair 1 bulan penjara.

“Salinan putusan kasasi terpidana Hartono diserahkan ke JPU pada Selasa (4/4) dan kepada terdakwa pada Selasa, (2/5). Sedangkan salinan putusan terpidana Sitti Salma diserahkan ke JPU pada Selasa (4/4) , penyerahan ke terdakwa pada Kamis, (6/4),” kata Lilik Sugihartono.

Selain kasus GW  ada beberapa lagi perkara kasasi yang salinan putusannya telah diserahkan ke masing-masing pihak, seperti kasus korupsi pekerjaan perluasan sawah tahun 2013 pada Dinas tanaman pangan dan Holtikultura , Kabupaten Tolitoli dengan terdakwa Edwar Pangalila (Direktur CV.Guna Usaha Tolis ) divonis 1,2 tahun penjara , membayar denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 53 juta, subsidair 1 bulan penjara, terdakwa mengembalikan Rp 72 juta, salinan putusan diserahkan ke JPU dan terdakwa pada Kamis, (20/4).

Kasus korupsi penggunaan dana operasional gubernur tahun 2006-2011 serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Banjela Paliudju divonis 7,6 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan , membayar uang pengganti Rp 7,78 miliar subsidair 3 tahun penjara, petikan putusan diserahkan ke JPU dan terdakwa pada Kamis, (20/4).

- Periklanan -

Kasus korupsi dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)  Donggala tahun 2012 terdakwa Abdul Ajis Laressa divonis penjara 1 tahun, membayar denda Rp 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan.  Ini masih turun berupa petikan putusan kasasi, Petikan putusannya sudah diserahkan ke JPU pada Rabu, (22/3) dan kepada terdakwa pada Selasa, (21/3),” sebut Lilik lagi.

Beberapa lagi yang diputus bersalah yakni,  kasus korupsi pembangunan rumah jabatan ketua DPRD Donggala terdakwa diantaranya Andi Sose Parampasi, Mohammad Said Entebo dan Yanti Ardhyanti Bawias.

Andi Sose Parampasi divonis 1 tahun penjara, membayar denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 23 juta , subsidair 1 bulan penjara, salinan putusan diserahkan ke JPU pada Senin, (28/8) dan kepada terdakwa pada Kamis, (9/3).

Mohammad Said Entebo divonis 1 tahun penjara membayar denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 8 juta, subsidair 1 bulan penjara, salinan putusan diserhakan kepada JPU pada Senin, (28/8) dan kepada terdakwa pada Kamis, (9/3).

“Kemudian satu lagi terdakwa dalam perkara ini yakni terdakwas Yanti Ardhyanti Bawias di vonis 1 tahun penjara, membayar denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan, salinan putusan diserahkan ke JPU pada Senin (28/08) dan kepada terdakwa pada Jumat (10/3),” urainya lagi.

Kemudian ada lagi perkara korupsi pengadaan mobile DPRD Banggai tahun 2013 dengan terdakwa Pienthiono divonis penjara 5 tahun , membayar denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp 718 juta, subsidair 2 tahun penjara, salinan putusan diserahkan ke JPU dan terdakwa pada Jumat (24/2).

Kasus korupsi penyalahgunaan SPP tahun 2013 UPK PNPM Kabupaten Parigi Mautong dengan terdakwa Raehan Tahir divonis 1,6 tahun penjara membayar denda Rp 50 juta , subsidair 1 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 16 juta ,subsidair 4 bulan penjara.

Kasus korupsi Perusahaan daerah Morowali dengan terdakwa Nurdin Lawira divonis 6 tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan, salinan putusan diserahkan ke JPU dan terdakwa pada Senin (30/1). Sementara putusan kasasi yang putus bebas dan telah inckrcah, seperti perkara korupsi renovasi instalasi gedung pasar swalayan Donggala tahun 2008 kerugian Negara Rp 209 juta dengan terdakwa Simmon YS Ratana divonis bebas, salinanya putusan diserahkan ke JPU dan terdakwa pada selasa, (15/8). “Kemudian kasus korupsi blockgrand SMA Kabupaten parigi Mautong dengan terdakwa Medi S. Panintjo divonis bebas, salinan putusanya delegasi diserahkan ke JPU dan kepada terdakwa pada Senin, (2/10),” tandasnya.

Harapan Lilik terhadap perkara yang terpidananya telah terbukti bersalah dan telah menerima salinan putusannya, Jaksa selaku eksekutor segera mengeksekusi terpidana terpidana tersebut guna menjalani hukuman. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.