Tidak Berizin dan Bercukai, KPPBC Pantoloan Tindak Pabrik Miras Ilegal

- Periklanan -

PALU – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Pantoloan, menindak produsen minuman keras (Miras) ilegal yang berproduksi di Kota Palu. Penindakan dilakukan, dikarenakan Miras yang diproduksi tersebut tidak ber-cukai minuman dan dinilai merugikan negara.

Hasil penindakan KPPBC Pantoloan ini sendiri, diekspose kepada media, Selasa (17/11) kemarin. Kepala KPPBC Pantoloan, Alimuddin Lisaw mengungkapkan, penindakan yang dilakukan ini bermula dari laporan intelijen, yang menyampaikan adanya pengiriman Miras atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal, dari Kota Palu ke Kabupaten Pasangkayu.

“Atas informasi tersebut, petugas Bea Cukai Pantoloan melakukan penindakan terhadap sebuah truk di wilayah Kabupaten Pasangkayu, dan mendapati 960 botol MMEA illegal berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai,” ungkap Alimuddin Lisaw didampingi sejumlah pejabat kepolisian serta Kepala BPOM.

Saat dilakukan pengembangan, kata Alimuddin, di sebuah pabrik di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, petugas kembali mendapati barang bukti berupa 214 botol MMEA illegal berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai, etanol sebanyak 1.800 liter yang dikemas dalam 9 drum plastik, beras ketan yang difermentasi sebanyak 138 kilogram.

- Periklanan -

Kemudian bibit aroma aneka rasa sebanyak 26 botol, segel tutup botol sebanyak 489.200 buah, label botol sebanyak 197.400 lembar, 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol, 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi, serta botol kaca kosong sebanyak 23.936 buah.

“Adapun total nilai barang terhadap pelanggaran ini sebesar Rp. 166.551.048,00 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 39.322.140,00,” sebut Kepala KPPBC.

Sementara pemilik Pabrik berinisial JTM, langsung dimintai keterangan. Sedangkan barang bukti seluruhnya diamankan pihak KPPBC, untuk proses penyidikan lebih lanjut. Disampaikan Alimuddin, bahwa perusahaan yang memproduksi barang kena cukai berupa MMEA, harus mengantongi izin nomor pokok pengusaha barang racikan produsen selain itu, di setiap botol minuman harus ada pita cukai, di mana ada pungutan negara senilai Rp33 ribu di setiap botolnya. “Hal ini yang belum dipenuhi oleh pelaku,” kata Alimuddin.

Saat ini kata dia, penyidik KPPBC Pantoloan, akan segera menaikan kasus ini menjadi penyidikan dan segera menetapkan pemilik pabrik sebagai tersangka. KPPBC juga tengah melakukan pendalaman dan penelusuran atas pihak-pihak terkait serta terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran serupa. “Kita Masih terus kembangkan kasus ini,” tegasnya sembari mengungkapkan bahwa pemilik pabrik saat ini masih sebatas saksi belum dinaikan status sebagai tersangka maupun ditahan.

Lebih jauh disampaikan Kepala KPPBC Pantoloan, bahwa dalam kasus ini, pelaku bisa disangkakan dengan pasal 50 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.