Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Tidak Ada RS di Palu yang Memutus Kerjasama dengan BPJS

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Warga mengeceka dministrasi BPJS Kesehatannya di BPJS Palu. (Foto: bmzIMAGES)

PALU – BPJS Kesehatan cabang Palu tidak terpengaruh dengan banyak pemerintah daerah (pemda) di beberapa daerah enggan mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN.

Justru di awal tahun 2017 jumlah rumah sakit peserta semakin bertambah, seperti di Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Sigi.

Kepala Unit HK2 BPJS Kesehatan Cabang Palu, Sofo Ivandy Panggabean mengatakan, sampai saat ini BPJS Kesehatan Cabang Palu tidak terpengaruh terhadap beberapa kasus rumah sakit swasta yang tidak lagi melayani peserta BPJS seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kasus Gowa sebenarnya faktor disintegrasi, peserta BPJS mengalami kesulitan di dalam akses pelayanan kesehatan karena sudah tidak terintegrasi. Pada dasarnya jika mereka terintegrasi tetap dapat dilayani dimana saja. Kalau di BPJS Kesehatan Cabang Palu tidak ada rumah sakit yang memutus kerjasama,” ucapnya.

Sofo menambahkan, jika suatu daerah keluar dari integrasi BPJS maka akses fisibilitas akan sangat terbatas. Semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, jika pemerintah daerah hanya bekerja sama dengan wilayah kabupaten maka hanya sampai wilayah itu saja yang menerima BPJS.

“Sedangkan di wilayah Sulteng sudah terintegrasi dengan semua wilayah. Contohnya jika ada orang pergi berlibur ke Jakarta sakit, maka kartu BPJS yang dimilikinya dapat digunakan di wilayah tempat dia berobat,” ucapnya.

Prinsip dasar BPJS adalah portabilitas, memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Yang terpenting tempat dia berobat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Selain itu pemerintah pusat sudah berkomitmen dan memutuskan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu. Sebanyak kurang lebih 40 persen dari total 257 juta penduduk Indonesia dibiayai negara. Masyarakat tersebut tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN-KIS.

“Besaran iuran yang dibayar negara Rp 23 ribu perbulan atau sekitar Rp 25 triliun dari APBD. Sedangkan sisanya adalah penduduk yang iuran tidak dibiayai pemerintah,” jelas Sofo.

Sofo menegaskan, dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan-cakupan semesta sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke program JKN-KIS.

“Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (umr)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.