Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Terpaksa Tiru Tandatangan Camat Untuk Pencairan Dana Desa

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi jembatan desa. (Foto: Mugni Supardi)

SIGI – Permasalahan Kades Bobo Kecamatan Dolo Barat yang diduga meniru tanda tangan Camat, sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Bahkan permasalahan ini sudah sampai ke ranah hukum. Pasalnya Kades diduga meniru tanda tangan camat untuk melakukan pencairan Dana Desa (DD), yang mana untuk kepentingan desa.

Namun hal ini bukan tanpa alasan, Kades Bobo Kartika S.Sos mengaku, bahwa ia melakukan itu karena ada alasanya. Dia menjelaskan bahwa sebelum melakukan pencairan itu Kades (Kartika, red) bertemu dengan Camat Dolo Barat Aksan SP untuk meminta tanda tangan Asistensi APBDes. Dan itu ditanda tangani oleh camat.

Karena mendapatkan tanda tangan itu Kades pun melakukan pengurusan untuk pencairan dana itu ke Dinas PMD, kemudian melakukan pencairan dana ke Keuangan Daerah. Namun saat ingin menarik atau mencairkan dana tersebut, Kades memerlukan rekomendasi dari camat. Akan tetapi dalam penandatangan rekomendasi itu, Camat mengoreksi kalau yang harus bertanda tangan di surat itu harus sekretaris PNS.

Sedangkan sekretaris desa itu sudah dicopot jabatannya oleh kades sendiri, dikarenakan adanya selisih paham atau tidak adanya kecocokan dalam membangun desa bersama kades. Akhirnya dana desa itu tidak bisa dicairkan sejak pengurusannya pada bulan Mei lalu, hingga bulan Juni.

“Saya juga sempat menemui Asisten I dan Kabag Hukum untuk meminta solusi terkait hal ini. Akan tetapi mereka meminta untuk bersabar,” jelasnya.

Sementara itu lanjut Kartika (Kades, red) pencairan DD ini bukan untuk pribadinya namun untuk kebutuhan desa, serta untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) perangkat Desa Bobo. Untuk itu Kartika pun mengambil langkah dengan meminta solusi kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi. Pihak DPRD pun memanggil camat untuk melakukan pertemuan dan mediasi di Kanor Dinas PMD.

Namun dalam mediasi ini camat berkelit bahwa ia tidak pernah melakukan penandatangan Asistensi APBDes. Hal ini pun membuat Kades Bobo geram, sehingga sempat terjadi cekcok mulut antara kades dan camat. Dari mediasi ini camat meminta kades mengajukan mantan sekdes untuk bertanda tangan, baru kemudian rekomendasi itu akan ditanda tangani oleh camat.

Akan tetapi upaya kades ini pun hanya mendapatkan penolakan oleh mantan sekdes. Sehingga Kartika pun meminta petunjuk kembali oleh Kabid PMD, dan kemudian Kabid PMD mengatakan apabila tetap tidak mendapatkan titik temu, semua keputusan diserahkan kepada kades.

“Jadi sebenarnya saya tidak mau meniru tanda tangan camat, akan tetapi karena dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan desa serta perangkat desa, saya pun menandatangani rekomendasi itu dengan meniru tanda tangan camat,” terang Kades.

Sementara itu Kapolres Sigi AKBP Agung Kurniawan dikonfirmasi terpisah  membenarkan adanya laporan pemalsuan tanda tangan oleh Kades Bobo. Dalam hal ini sebagai pelapor adalah Camat Dolo Barat. Kapolres mengaku bahwa kasus ini masih dilakukan pendalaman oleh pihaknya, sehingga ia pun belum bisa memberikan keterangan lebih detail.

“Untuk saat ini kasusnya masih dalam lidik,” pungkas Kapolres singkat. (ndr)

 

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.