Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Ternyata Tak Melalui Kesepakatan Banggar

Utang Jembatan IV Palu Tetap Dibayarkan

PALU – Fakta baru terungkap dari polemik pembayaran utang Jembatan IV Palu yang kemudian mencuat soal adanya dugaan suap di DPRD Palu untuk meloloskan pembayaran utang sebesar Rp 14 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu ternyata tidak menyepakati pembayaran jembatan IV yang dibahas dalam Paripurna DPRD tahun 2018 lalu. Anggota Banggar yang menyuarakan tidak sepakat pembayaran utang Pemkot Palu tersebut yaitu, Alimuddin Ali Bau dari Fraksi PKB, Thompa Yotokodi dari Gerindra dan, Sopyan R Aswin dari Fraksi PDIP, dan unsur pimpinan Banggar Erfandy Suyuti tidak mengetahui pembayaran jembatan IV.
Anggota Banggar, Alimuddin menyampaikan bahwa setelah ada pembahasan Banggar pada tahun 2018 tersebut, fraksi PKB melakukan instrupsi kepada pimpinan sidang, dimana sudah tidak ada pembayaran utang dari pembangunan jembatan. “Ketua saat itu menyepakati tidak ada pembayaran, dan menutup sidang,” kata Alimuddin ditemui Senin (8/7) di ruang DPRD Kota Palu.
Namun kenyataannya, Alimuddin menyampaikan faktanya Pemkot tetap melakukan pembayaran utang Jembatan IV. Sehingga sekali lagi, dirinya selaku anggota Banggar tidak menyepakati pembayaran jembatan tersebut.
Sementara Banggar juga sama sekali tidak mengetahui, adanya putusan Mahkamah Agung untuk pembayaran itu, baik dari Pemkot maupun Dinas terkait. “Setelah selesai dibayarkan, baru Banggar mengetahui adanya pembayaran,” tambah Alimuddin.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Banggar dari Fraksi PDIP Sopyan R Aswin yang saat itu juga tidak menyepakati adanya pembayaran kembali jembatan IV. “Karena bukan hanya Alimuddin saja yang tidak menyepakati. Saat pembahasan awal di Banggar terkait pembayaran jembatan IV juga menolak pembayaran itu, dan bukan Fraksi PDIP saja namun ada beberapa Fraksi saat itu yang tidak setuju,” bebernya.
Alasan tidak menyejutui kata Sofyan, karena item utang jembatan IV yang akan dibayarkan tidak ada. Hal itu berdasarkan pemerintah Kota (Pemkot) saat itu masih dijabat Rudy Mastura. “Karena tidak ada item pembayaran utang itulah yang menjadi dasar kami,” kata Sopyan.
Sementara anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Thompa Yotokodi menjelaskan, bahwa untuk pembahasan dana Banggar tidak pernah membahas uang untuk pembayaran utang jembatan tersebut. Bahkan tidak ada masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Kami kaget saat ada berita bahwa sudah dibayarkan utang jembatan itu,” katanya.
Setelah mendapatkan kabar pembayaran, Thompa Yotokodi bahkan langsung menggelar pembahasan di Komisi B dengan mengundang Bagian Keuangan, terkait pembayaran Rp14 Miliar. “Bagian keuangan, yaitu Irma menyatakan bahwa sesuai perintah putusan MA dan kejaksaan Tinggi Sulteng, maka dibayarkan. Tetapi kami Banggar tidak tahu soal pembayaran itu,” terangnya.
Kemudian Wakil Ketua II DPRD Kota Palu, Erfandi Suyuti menyampaikan, untuk pembayaran yang dilakukan pada catur wulan satu tahun 2019 usai pasca bencana alam. Diketahui bahwa bencana terjadi pada bulan September dan pembahasan pembayaran utang jembatan IV di bulan November 2018. “Item pembayaran itu tidak dibahas, mata anggarannya pun tidak ada pembahasannya, Saya sendiri sebagai unsur pimpinan Banggar tahunya saat sudah dibayar oleh Pemkot,” ungkapnya.
Erfandy yang akrab disapa Reo ini mengatakan, bahwa pembayaran dilakukan setelah bencana, dan kalau melihat adanya ketentuan dari MA dan juga keluarnya Fatwa Pengadilan Negeri Palu, pembayarannya tetap harus melalui pembahasan Banggar. “Ini Bencana tentu bisalah negosiasi, kan habis bencana. Bukan menjadi prioritas. Situasinya darurat tidak harusnya langsung dibayarkan,” katanya. (who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.