Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ternyata, Pengadaan Obat Dinkes via E-Katalog

Anis : Lebih Efesien dan Transparan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOLITOLI-Sempat heboh pemberitaan mengenai “kekosongan obat di puskesmas dan dugaan pengadaan obat dimainkan”, membuat Kepala UPT Instalasi Farmasi Anis M, angkat bicara.

Seperti apa sebenarnya mekanisme pengadaan obat di Dinas Kesehatan Tolitoli ? Dijelaskan Anis M, alur pengadaan obat di Dinas Kesehatan Tolitoli maupun seluruh daerah di Indonesia adalah sama, yakni melalui E-Katalog. Prosesnya memang sedikit memakan waktu.

Dipaparkan Anis, untuk anggaran tahun 2021 seperti diketahui bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) disahkan pada bulan Mei, sehingga ini menyebabkan proses pengadaan obat juga mengalami keterlambatan, tetapi kemudian setelah pemesanan obat selesai, dan obat-obatan yang dibutuhkan 15 puskesmas dan 1 rumah sakit pratama tiba secara bertahap.

“Keterlambatan itu hanya obat tertentu seperti paracetamol, jenis obat lain tak ada masalah. Nah begitu barang datang, kami lapor ke Kepala Dinas Kesehatan supaya diperika, namun tidak langsung diperiksa. Karena itu, saya tak berani mengeluarkan obat sebelum diperiksa APIP. Kemudian kami jelaskan ke puskesmas mengapa terjadi keterlambatan, mereka pun kini akhirnya mengerti dan paham,” jelasnya.

Anis menambahkan, dirinya sudah puluhan tahun berkecimpung dalam urusan pengadaan obat di Dinas Kesehatan. Kepercayaan itu tidak akan ia nodai hanya dengan hal-hal yang akan merusak citra nama baik dinas maupun diri pribadinya.

“Ya Allah pak, insyaallah saya bekerja ini sudah puluhan tahun, untuk apa kami melakukan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, kami sepenuh hati bekerja bagaimana ketersediaan obat di daerah bisa terus tersedia, inikan bukan hanya untuk tenaga medis saja, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan obat yang datang kami distribusikan ke puskesmas,” ungkap Anis dengan mata berkaca-kaca.

Dijelaskan kembali bahwa, pengadaan (Eprocurement) dilakukan secara online (E-Katalog). Sistem ini dipastikan menjamin transparansi dalam pengadaan obat.

Pengadaan obat dilakukan melalui e-katalog yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam prosesnya, ada beberapa hal yang diperhatikan, di antaranya kriteria obat publik, persyaratan pemasok, penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat, penerimaan dan pemeriksaan obat dan pemantauan status pesanan.

Tujuan pengadaan, agar ketersedian obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Mutu ketersediaan obat terjamin selama proses pengadaannya berjalan dengan lancar.
Pengadaan obat lewat E-Katalog dipastikan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi.

Tata cara pengadaan obat pemerintah melalui E-Katalog berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat. Berdasarkan katalog elektronik, kegiatan diawali dengan penyampaian RKO dengan menggunakan E-Monev Obat.

Pengadaan obat berdasarkan E-Katalog dapat dilakukan secara manual jika pengadaan obat melalui e-purchasing berdasarkan e-katalog mengalami kendala operasional dalam aplikasi atau telah menyampaikan RKO melalui E-Monev Obat, namun belum mendapatkan akun e-purchasing.

Dalam hal terjadi kegagalan pengadaan obat dengan e-katalog sehingga berpotensi terjadinya kekosongan obat maka puskesmas dan rumah sakit dapat mengadakan obat dengan zat aktif yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Prosesnya cukup rumit, terkadang apabila jenis obat sudah tayang lalu tiba-tiba turun tayang, ya terpaksa harus menunggu lagi, inilah hambatan kita,” lengkapnya.(dni)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.