Terlibat Tindak Pidana Perbankan, Amin Badawi Ditahan

- Periklanan -

PARIMO – Komisaris PT Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Akarumi, Tolai, H Muhamad Amin Badawi dijebloskan ke Rutan Olaya, Parigi, sekitar pukul 13.15 Wita, Senin (25/2). Sebelum dibawa ke Rutan Olaya, tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perbankan tersebut terlebih melalui proses pelimpahan berkas tahap II (dua) di Kejaksaan Negeri (kejari) Parigi Moutong (Parimo).
Kasi Pidum, Kejari Parimo, Andi Sudirman mengatakan, penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat. “Penyerahan hari ini hanya satu orang. Penyidiknya dari OJK,”ungkap Andi Sudirman.
Ditanya lebih jauh soal peran Amin Badawi, Kasi Pidum masih enggan membeberkan secara rinci. Namun menurut Andi Sudirman, kemungkinan karena tersangka adalah komisaris PT Akarumi sehingga yang bersangkutan juga bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Karena penyidikan kasus tersebut murni dilakukan oleh pihak OJK.
Dalam kasus tersebut Amin Badawi diduga terlibat bersama satu orang lainnya yakni Alfian Paninjo yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan. Sebelumnya, tersangka juga pernah dipanggil sebagai saksi, tetapi saat itu yang bersangkutan tidak berada di kediaman.
“Sampai saat ini kami belum mengetahui apa perananya dia. Karena kemarin pun kami panggil sebagai saksi, cek ke rumahnya, rumahnya kosong,”ungkap Kasi Pidum.
Tersangka dikenakan Pasal 49 tentang perbankan minimal 5 tahun paling lama 15 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya OJK mecabut izin PT BPR Akarumi jalan Trans Sulawesi Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo per 25 April 2018. Pencabutan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-82/D.03/2018 tanggal 25 April 2018.
Selain itu pada periode November 2011 sampai dengan September 2016, tersangka selaku komisaris PT BPR Akrumi diduga menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses pelaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi  atau rekening suatu Bank dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan.(iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.