Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Terlibat ISIS, 83 WNI Ditolak Masuk Indonesia

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi (*)

JAKARTA – Potensi teror di Indonesia masih cukup tinggi. Direktorat Jenderal Imigrasi memasukan sedikitnya 83 warga negara Indonesia dalam daftar pencarian orang (DPO) karena diduga kuat terlibat ISIS. Daftar tersebut belum termasuk 18 warga Indonesia yang terlibat kasus terorisme non ISIS.

Direktur Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie mengungkapkan DPO tersebut didapatkan dari polisi termasuk densus 88 antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Imigrasi hanya berwenang untuk mencegah atau menahan keberangkatan orang-orang yang masuk daftar tersebut saat memasuki pintu-pintu masuk resmi. ”Kalau DPO itu belum masuk. Belum ada di Indonesia,” ujar dia di Kantor Dirjen Imigrasi kemarin (5/7).

Namun, dia menuturkan bisa jadi orang-orang yang masuk DPO itu sudah berada di Indonesia. Mereka masuk melalui jalur-jalur ilegal yang tidak diawasi. ”Kalau tidak melalui TPI (tempat pemeriksan imigrasi) kita tidak punya data,” imbuh Ronny.

Selain WNI tersebut, DPO itu juga memasukan warga negara asing. Untuk kasus ISIS total ada 91 orang termasuk 83 WNI. Sedangkan lainya adalah seorang warga Algeria, seorang warga Syiria. Sealin itu, masing-masing dua orang warga Kuwait, Saudi Arabia, dan Turki.

Sedangkan DPO terorisme non ISIS total ada 143 orang. Diantaranya 18 WNI, 19 warga Algeria, 10 warga Mesir, 10 warga Pakistan, dan 6 orang Irak.

Kemudian, Dirjen Imigrasi juga telah menangkal sedikitnya 301 orang karena terlibat terorisme. Data terebut hanya penangkalan periode Januari hingga akhir Juni. Diantaranya, 127 warga negara Afganistan, warga Filipina 40 orang, warga Malaysia 8 orang, Irak 4 orang, dan Arab Saudi 3 orang.

Ronny menuturkan bahwa upaya yang dilakukan untuk penanganan teroris asing itu dengan memperkuat basis data yang kuat dengan instansi lain.  Mulai dari polisi, BNPT, Badan Intelejen Negara (BIN), dan Badan Intelejen Strategi (BAIS). Sealin itu, tim pengawasan orang asing (tim PORA) juga dioptimalkan perannya untuk pengawasan.

”Pengawasan itu perlu sampai tingkat Desa. Karena warga negara asing bisa melakukan gangguan terhadap orang kita,” tegas dia.

Imigrasi juga bersiap menghadapi gelombang orang-orang Indonesia yang dideportasi dari Syiria atau Syuriah melalui Turki. Tapi, saat ini Imigrasi masih belum bisa memastikan berapa jumlah orang yang dideportasi tersebut.

”Data tersebut tidak bisa direlease karena umumnya masih dalam proses penyidikan,” ujar Kepala Bagian Humas Dirjen Imigrasi Agung Sampurno. (jun)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.