Terdakwa Kasus Pungli di Sigi Dihukum 1 Tahun Penjara

- Periklanan -

Terdakwa Mohamad Idham saat mendengarkan putusan dari majelis hakim dalam sidang, Selasa (1/8). (Foto: Sudirman)

PALU – Kepala Sub Bid Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi, Mohamad Idham dihukum penjara 1 tahun tanpa denda dan pidana tambahan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Selasa (1/8).

Mohamad Idham terjerat kasus dugaan korupsi dengan cara melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap dua korban Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sigi Tahun 2016.

Putusan terdakwa dibacakan oleh Ernawati Anwar SH MH, selaku Ketua Majelis Hakim. “Menyatakan terdakwa Mohamad Idham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana surat dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ungkap Ernawati, yang didampingi dua hakim Anggota, Felix Da Lopez SH MH dan Margono SH MH.

Perbuatan terdakwa Mohamad Idham yang melakukan pungli terhadap dua korbannya yakni Eka Septian dan Ade Juniar, terbukti melanggar ketentuan pasal 5 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Periklanan -

“Pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan perbuatan terdakwa telah mencoreng nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta meresahkan masyarakat,” tutur Ernawati lagi.

Selain itu, terdakwa juga telah terbukti sebagaimana fakta-fakta persidangan, baik keterangan saksi korban maupun saksi lainnya, serta pengakuan dari terdakwa sendiri. Bahkan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polda Sulteng di salah satu warkop atau cafe di Kota Palu, terdakwa Mohamad Idham terbukti menerima uang yang dimintainya dari korban dengan berbagai alasan. “Jadi unsur menerima sesuatu dari orang lain itu telah terpenuhi,” kata Hakim Ketua lagi.

Namun karena terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda. Atas putusan itu, terdakwa bersama Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap terhadap putusan tersebut jika tidak merasa puas.

Ditemui usai sidang berlangsung, JPU dan terdakwa telah menerima putusan majelis hakim tersebut. “Kesempatannya 7 hari untuk pikir-pikir. Tapi sepertinya terdakwa sudah menerima putusan itu, kemungkinan juga JPU,” ungkap Eka SH, kuasa hukum yang mendampingi terdakwa Mohamad Idham.

Perkara ini bermula, saat Eka Septian dan Ade Juniar, dinyatakan lulus dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sigi. Terdakwa Mohamad Idham memintakan uang kepada Eka Septian dan Ade Juniar senilai Rp2,5 juta yang katanya, untuk memperlancar proses pengurusan dan pengeluaran Nomor Induk Pegawai (NIP).

Ternyata belum puas, terdakwa kembali menghubungi Eka Septian untuk meminta uang senilai Rp5 juta, dan transaksinya di salah satu Kedai di Jalan Dewi Sartika, Palu Selatan. Saat itulah, Tim Saber Pungli Polda Sulteng langsung menangkap terdakwa Mohamad Idrus dan mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp5 juta. Terdakwa Mohamad Idham didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.(cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.