Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Terdakwa Andi Rifai dan Sartiman Tahanan Kota

Majelis Hakim Mengeluarkan Penetapan Pengalihan Tahanan

PALU – Status penahanan bagi terdakwa mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan (DKP) Kabupaten Poso, Ir. Andi Rifai MSi, dan terdakwa mantan Kabid Perikanan Tangkap DKP Poso Sartiman Mbeo SH, kembali dialihkan majelis hakim dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis (4/7) kemarin.
Sebelumnya, kedua terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan yang terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Poso Tahun 2016 silam, berstatus tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu.
Penahanan pada Rutan Palu tersebut, juga mereka terima berdasarkan penetapan majelis hakim di persidangan, ketika baru pertama kali perkara dugaan korupsi itu disidangkan pada tanggal 22 Mei 2019 lalu. Status penahanan itulah yang kembali lagi mendapat penetapan pengalihan dari majelis hakim.
Sehingga sejak Kamis, 4 Juli 2019 kemarin, kedua terdakwa telah dikeluarkan dari Rutan Palu guna menjalani status tahanan kota. Pengalihan status ke penahanan kota tersebut, terhitung hingga 21 Agustus 2019 mendatang.
Sebagaimana amatan Radar Sulteng di dalam sidang, penetapan pengalihan kembali status penahanan kedua terdakwa dibacakan ketua majelis hakim I Made Sukanada SH MH didampingi Darmansyah SH MH dan Margono SH MH, yang bertindak sebagai hakim anggota.
Penetapan itu, didasari adanya surat permohonan pengalihanan status penahanan yang diajukan penasehat hukum serta istri para terdakwa. Namun sebelum penetapan dibacakan, terdakwa Andi Rifai dan Sartiman Mbeo, terlebih dahulu diberi kesempatan membuat surat, kemudian membacakan masing-masing surat pernyataan yang isinya mengenai kewajiban hukum sebagai terdakwa apabila permohonan pengalihan status penahanannya dikabulkan.
Isi dari surat pernyataan keduanya tidak jauh berbeda. Intinya, antara lain, apabila permohonan pengalihan status penahanan dikabulkan, para terdakwa dalam menjalani status penahanan kota, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun proses pemeriksaan di persidangan.
‘’Akan selalu taat dan kooperatif serta siap menerima seluruh hasil keputusan dalam penanganan hukum perkara ini,” tutur terdakwa Andi Rifai ketika membacakan surat pernyataan yang dibuatnya di hadapan majelis hakim.
Selain kewajiban sebagai terdakwa tersebut, di dalam surat pernyataannya, kedua terdakwa juga menerangkan secara jelas bahwa tidak pernah memberikan atau mengiming-imingi sesuatu kepada pihak pengadilan (majelis hakim), sekaitan dengan permohonan pengalihan status penahanan.
Setelah itu, baru kemudian penetapan pengalihan penahanan keduanya dibacakan ketua majelis hakim I Made Sukanada SH MH. Pada intinya majelis hakim, menerima dan mengabulkan surat permohonan pengalihan status penahanan kedua terdakwa.
“Mengingat Pasal 23 ayat (1), (2) Jo. Pasal 22 KUHAP (UU. No 8 Tahun 1981). Menetapkan mengalihkan penahanan terdakwa Ir. Andi Rifai Msi, dari tahanan Rutan dan menjadi tahanan kota di Palu, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai tanggal 21 Agustus 2019,” kata I Made Sukanada, membacakan surat penetapan pengalihan status penahanan terdakwa Andi Rifai, begitu juga penetapan bagi terdakwa Sartiman Mbeo.
Dalam penetapannya juga, majelis hakim memerintahkan penuntut umum segera melaksanakan penetapan tersebut, dan memerintahkan agar salinan penetapan tersebut segera disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Pertimbangan majelis hakim, mengalihkan status penahanan para terdakwa antara lain, para terdakwa berjanji selalu hadir dalam proses persidangan, tidak akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
“Serta memperhatikan surat permohonan pengalihan penahanan dari penasehat hukum dan istri. Serta uang yang diduga berpotensi sebagai kerugian negara sebesar Rp 275 juta, yang telah dititipkan para terdakwa kepada penuntut umum,” tandas I Made Sukanada.
Sedianya, penetapan majelis hakim tersebut, disambut baik oleh terdakwa apalagi keluarga kedua terdakwa yang tidak ada hentinya hadir dipersidangan memberikan dukungan moril. Sidang keduanya selanjutnya akan kembali digelar Senin pekan mendatang untuk agenda pembacaan nota pembelaan.
Sebelumnya kedua terdakwa ini telah diganjar tuntutan pidana yang berbeda oleh penuntut umum. Terdakwa Andi Rifai dituntut pidana pokok 5 tahun penjara, sementara Sartiman Mbeo dituntut pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara. Kemudian kedua terdakwa dituntut pula membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dan pidana tambahan, berupa uang pengganti kerugian negara, Rp 137,5 juta yang telah diperhitungkan dengan barang bukti uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 275 juta. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.