Sudah Lama, Pemprov Baru Temukan Elpiji Dijual di Atas Harga Pangkalan

- Periklanan -

PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lakukan pemantauan dan penertiban peredaran  elpiji bersubsidi, Kamis (19/4). Tim yang diturunkan Biro Administrasi Perekonomian dengan melibatkan Ditreskrimsus Polda Sulteng, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perindag, dan Pemkot Palu.

Tim Pemprov Sulteng bersama aparat kepolisian saat mendatangi salah satu kios yang tanpa izin menjual elpiji bersubsidi, kemarin (19/4). (Foto: Idham/Humas Pemprov)

Hasilnya ditemukan harga di atas eceran pangkalan tertinggi yakni Rp16.000 sesuai SK Gubernur Nomor 11 Tahun 2014. Terjadi kelangkaan elpiji tabung 3 Kg yang menyebabkan harga gas tabung 3kg tersebut melonjak naik hingga Rp30.000.

Sarah, warga BTN Palu Permai yang ditemui langsung tim pemantau di pasar Inpres Manonda, mengeluhkan kelangkaan dan tingginya harga jual gas tabung 3Kg. Dari pengakuannya ia biasa membeli dengan harga Rp30.000. Kelangkaan gas juga dirasakan Sikin, warga Dolo Selatan. Dia mengaku dari desanya di kabupaten Sigi mencari gas tabung 3kg hingga ke jalan Sungai Manonda, Palu Barat sekalipun harga melambung tinggi.

‘’Biasanya kalaupun kita dapat, biasanya dibeli dengan harga Rp25.000,’’ kata Sikin.

- Periklanan -

Kabag Investasi dan Kerja Sama Ekonomi, Biro Administrasi Perekonomian, Farida Karim mengatakan, pemantauan di lapangan merupakan usaha pemerintah provinsi dalam melindungi hak konsumen, khususnya rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Farida mengingatkan kepada seluruh kios yang tidak memiliki izin edar elpiji bersubsidi 3 Kg hingga 1 Mei 2018.

Setelah tenggat tersebut, kios dilarang untuk menjual  elpiji 3 Kg. Hal tersebut lanjut Farida sesuai amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ‘’Jika ada yang tidak mengindahkan hal tersebut, akan ada ancaman pidana hukuman 3 tahun serta denda 30 miliar, sedangkan yang melakukan pengangkutan tanpa izin akan diancam 4 tahun penjara dan denda 40 miliar,” tegas Farida.

Aipda Muhamad Rafiq, SH dari Ditreskrimsus Polda Sulteng yang turut mendampingi juga mengingatkan para pedagang untuk tidak lagi menjual elpiji subsidi tanpa izin. Dia meminta komitmen untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jempol.

Ada 4 oknum pedagang yang dimintai pernyataannya, 2 orang di Jalan Sungai Manonda, 1 orang di Jalan Gawalise dan 1 orang oknum pedagang di Pasar Inpres Manonda.  Mereka diingatkan,  jika masih didapati menjual elpiji bersubsidi tanpa izin akan ditindak secara hukum.

Dia pun meminta agar imbauan tersebut juga disampaikan kepada para pedagang lain yang masih menjual tanpa izin dan dengan harga yang tidak sesuai dengan SK Gubernur nomor 11 tahun 2014.

“Bapak-Ibu ini peringatan terakhir, untuk tidak menjual gas subsidi tanpa izin dan di atas harga. Sampaikan juga kepada yang lain, dan hubungi kami jika masih ada yang membandel. Karena ini untuk kepentingan bersama, ini merugikan masyarakat,’’ tegas Muhamad Rafiq. (awl/*)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.