Tegas, Pemkab Balut Tangguhkan Pembayaran 40 Persen Sisa Anggaran Proyek Tahun 2020

- Periklanan -

BALUT-Sebesar 40 persen sisa pembayaran prestasi pekerjaan fisik tahun anggaran 2020 di Kabupaten Banggai Laut (Balut) masih ditangguhkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balut akan melakukan pembayaran setelah kondisi keuangan daerah stabil.

Penangguhan pembayaran tersebut disampaikan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Balut, H. Ramli Nadjil saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Balut, Rabu (5/5/2021). “Kita menunggu kondisi keuangan stabil,” kata Ramli Nadjil.

Ia menyampaikan, jika keberatan atas langkah yang diambil Pemkab saat ini, pihak rekanan dapat mengambil langkah hukum, sehingga sambung penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Balut ini, nantinya apa yang menjadi keputusan hukum, Pemkab akan melaksanakannya.

“Jika ada yang keberatan silakan menggugat ke pengadilan, dan apa yang menjadi putusan pengadilan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

- Periklanan -

Lebih lanjut, ketua TAPD Balut menyampaikan, perihal tersebut Pemkab Balut juga masih menunggu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balut tahun anggaran 2020 dan dinyatakan sebagai hutang daerah.

“Untuk membiayai sisa pembayaran pekerjaan fisik tahun 2020 sebesar 40 persen untuk sementara ditangguhkan dahulu pembayarannya,” ungkapnya lagi.

Wakil Ketua I DPRD Balut, Patwan Kuba usai memimpin jalannya RDP yang menghadirkan TAPD dan pihak kontraktor itu mengatakan, Pemkab masih menangguhkan pembayaran 40 persen sisa anggaran proyek tahun 2020, dimana hal tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati tahun 2021.

“Jawaban Pemkab sudah jelas dalam surat edaran,” kata Patwan mengonfirmasi kesimpulan RDP.

Seperti diketahui, kondisi keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2020 mengalami defisit, meski begitu bupati Balut Wenny Bukamo saat itu mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 17 tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pembayaran prestasi pekerjaan barang dan jasa. Dimana pada pasal 7 Perbub itu menyatakan; a, 60 persen (enam puluh perseratus) dari nilai kontrak akan dibayarkan tahun 2020, dan; b, 40 persen (empat puluh perseratus) akan dibayarkan pada tahun 2021.(mgl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.