Tambang Ilegal di Sulteng Harus Ditertibkan

DPRD Usulkan Bentuk Tim Gabungan

- Periklanan -

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra DPRD, yakni Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Dr. Elim Somba, dan yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulteng.

RDP dibuka Wakil Ketua (Waket) I DPRD Sulteng Moh. Arus Abd. Karim, dan selanjutnya jalannya rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sulteng, yang membidangi Pembangunan, Sonny Tandra. RDP juga diikuti Ketua DPRD Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira secara virtual, karena masih berada di Jakarta, begitu juga Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indra Ningsih Lalusu, dan beberapa anggota DPRD yang tidak sempat hadir langsung di ruang sidang utama, Kamis (18/6).

Dalam RDP tersebut, Kapolda, Kadis ESDM dan yang mewakili Kadis Lingkungan Hidup, dicecar dengan berbagai pertanyaan dari anggota DPRD Sulteng secara bergantian, terutama terkait dengan hadirnya Perusahaan Tambang Tanpa Izin (PETI) yang makin marak bercokol di Sulteng.

Pimpinan rapat, Sonny Tandra sebelum memberikan kesempatan pertanyaan kepada anggota DPRD, mengungkap, maraknya perusahaan tambang tanpa izin seperti yang ada di Dongidongi, yang diduga memiliki kandungan emas terbaik dan masih memiliki kualitas tambang yang besar dalam perut bumi di wilayah itu.

“Sampai sekarang di Dongidongi itu masih dikelola masyarakat. Permasalahan yang ada pun hingga kini belum terselesaikan. Masih maraknya aktivitas pertambangan disana, dan pengerjaannya (aktivitasnya) juga dilakukan malam hari. Coba diberi kesempatan 24 jam, meski ada aparat keamanan yang berjaga-jaga di sana, tetap saja masih ada kelengahan. Karena bila ditutup di depan atau belakang, dia akan keluar dari tempat lain. Ada jalan tikus di sana,” papar Sonny, yang berasal dari daerah Pemilihan (Dapil) Poso ini.

Di Morowali Utara (Morut) ada kawasan tambang eks PT. Vale, kemarin hujan turun daerah itu langsung banjir besar, akibatnya jembatan putus warga merana karena banjir. Diduga masih ada aktivitas tambang di sana, tambang illegal. Di Tolitoli juga begitu, ada pengerukan tambang galian C pasir, yang kini mengancam jembatan Desa Tinigi Kecamatan Galang Tolitoli. Kalau ini tidak dikontrol maka fasilitas umum jembatan akan hancur digerus air.

Selanjutnya di Poso, ada PT. Poso Energi, yang lalu berpolemik, ada pembangunan PLTA-nya. Sudah berulang-ulang diperingati agar jangan terlalu mengeruk pasir dan batu material karena mengancam keseimbangan lingkungan. Ini harus ditegur oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Ketua DPRD Nilam Sari Lawira, memberikan pandangannya, bahwa aktifitas pertambangan di Sulteng harus ditertibkan, agar penertiban ini mengarah dan mendorong pemberdayaan masyarakat Sulteng sendiri. Oleh karena itu, guna penertibannya ia mengusulkan agar dibentuk Tim Gabungan yang akan melakukan operasi penertiban. “Saya mengusulkan agar kita membentuk Tim Gabungan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang kini makin marak,” usulnya.

Begitu juga yang disampaikan Budi Luhur Larengi, anggota DPRD asal Dapil Sigi dan Donggala ini menyebutkan aksi pertambangan di Dongidongi. Dia menyebut aktivitas tambang di sana seperti api dalam sekam, di luar seperti tidak ada aktivitas, tetapi di dalam sangat luar biasa. Sudah banyak lubang-lubang tambang di sana.

Tetapi yang mengherankan di sana ada aparat keamanan dari Polri maupun dari TNI berjaga-jaga. Ada juga dari Polres Poso dan Polres Sigi berjaga-jaga di sana. “Sepertinya ini sudah seperti mafia. Tidak berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu terang-terangan, sekarang gelap-gelapan, “ ujar Budi Luhur Larengi.

Dirinya mengharapkan ada tindakan dari Kapolda Sulteng terhadap berbagai kasus pertambangan ilegal di Dongidongi dan tempat lain di Sulteng. Sebab, hanya kepada aparat keamanan menjadi tumpuan, dan memiliki kekuatan untuk mengamankan semua ini.

Budi juga mempertanyakan, dulunya sempat dilakukan operasi penindakan oleh Polda Sulteng, bersama Polres Sigi dan Polres Poso, bahkan semua material hasil penambangan di Dongidongi disita dan diangkut ke Palu, tetapi mana barang buktinya. Dikemanakan ?

“Kemana semua material yang disita di TKP di Dongidongi itu semua. Pertanyaan saya ini saya tujukan ke Kapolda, Polres Sigi dan Poso, mana semua itu materialnya, dikemanakan,” tegas Budi Luhur.

Nur Rahmatu, anggota DPRD asal Dapil Parigi Moutong (Parimo), juga membentangkan berbagai kasus tambang ilegal di daerahnya di Parimo. Beberapa titik tambang ilegal semakin marak, seperti di Desa Tada I, di Moutong, di Tomini, dan di Kayu Boko. Kemudian di perbatasan Parimo dengan Kabupaten Poso atau di atas Sausu. Luar biasa aktivitas penambangan di sana tetapi belum pernah ditindaki.

Menurutnya ada konspirasi besar dengan maraknya perusahaan tambang ilegal yang bekerjasama dengan masyarakat. “Mudah-mudahan di daerah Sulteng kita ini bisa ramah lingkungan. Sebab, apabila kita mengganggu masyarakat maka ekonomi kita akan terhambat. Lihat saja ada aktivitas pertambangan di Desa Tada I sehingga kendaraan dan alat berat ditahan masyarakat. Aksi ini bisa menghambat perekonomian,” ucapnya.

Selanjutnya Zainal Abidin Ishak, dari Dapil Morowali, juga mengungkapkan di daerahnya terjadi aktifitas pertamabngan ilegal, terutama di eks PT. Vale. Menurutnya, pertambangan di kawasan ini sudah ditutup hasil rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bila ada perusahaan tambang yang beroperasi di sana, baik di Morowali dan Morowali Utara (Morut) itu semua ilegal, dan harus ditutup, “tandasnya.

Juga adanya pencemaran hasil buangan tambang ia meminta agar disikapi dengan tegas. Dibutuhkan keberanian aparat keamanan untuk mengamankan aksi pertambangan yang seperti ini, tidak memperhatikan kesehatan lingkungan.

Zainal juga memprediksi di Morut bahkan akan tumbuh berbagai perusahaan baru yang kini sedang mengajukan perizinan operasional baru. Perusahaan ini akan seperti bahkan menyaingi PT. IMIP yang sekarang ada di Morowali. Karena itu, pemerintah harus bersikap tegas untuk menerbitkan perizinan.

- Periklanan -

Setelah itu, Suprapto Dg. Situru, anggota DPRD dari Dapil Tojo Unauna (Touna) ini, menyebutkan aktivitas tambang ilegal kini semakin marak, dan dibutuhkan ketegasan untuk menertibkannya. Iapun setuju dengan usulan Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira agar membentuk Tim Gabungan guna melakukan penertiban tambang ilegal, dan memberikan sepenuhnya kepada tambang yang dikelola rakyat, agar rakyat kita lebih sejahtera, tidak menjadi penonton.

Suprapto menunjuk aktivitas pertambangan di Poboya hingga kini masih beroperasi di depan mata kita. Ada pengusaha dan pekerja dari Gorontalo, Makassar, dan sebagainya di Poboya. “Saya dukung Kapolda untuk melakukan penertiban, dan saya dukung ibu ketua untuk membentuk Tim Gabungan dalam upaya penertiban tambang ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Sri Indra Ningsih Lalusu, menanyakan tentang aktivitas tambang ilegal harus lebih terarah dan ditertibkan, agar masyarakat Sulteng mendapatkan manfaatnya. Anggota DPRD lainnya, Bram Huisman Toripalu, berpendapat bahwa perusahaan tambang itu pasti ilegal, dan ilegal itu ditindak.

“Sebaiknya kita fokus pada penindakan perusahaan tambang ilegal. Saya setuju rencana pembentukan Tim Gabungan, untuk melakukan penertiban tambang ilegal di tengah masyarakat kita,” usulnya.

Kapolda Sulteng, Irjen Polisi Syafril Nursal, menjawab berbagai pertanyaan anggota DPRD mengatakan, dari berbagai permasalahan tambang di atas diperlukan sebuah tata kelola untuk melakukan pengaturan dan penertiban aktivitas pertambangan di seluruh wilayah Sulteng.

Menurutnya, pihak Polda sejauh ini terus melakukan upaya-upaya penindakan, sedikitnya ada 17 orang tersangka penambangan ilegal sudah ditangkap. Tetapi karena adanya wabah pandemi Covid-19 ini pihaknya belum melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Karena kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini cukup banyak, bahkan sudah dilakukan asimilasi, memulangkan para tahanan narapidana (napi) ini ke rumahnya masing-masing.

Kapolda menyatakan, bila ada anggotanya yang terlibat dalam aksi aktivitas pertambangan ilegal akan ditindaknya, ada 38 perusahaan. “Anggota saya terlibat saya cabut tunjangan gaji remonnya (remunerasi) (remon),” tegasnya.

Disebutkannya, Polda sudah berkoordinasi dengan pihak Korem 132 Tadulako untuk menggelar operasi melakukan penindakan langsung ke perusahaan-perusahaan pertambangan yang diduga ilegal.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pak Danrem untuk melakukan operasi besar-besaran. Operasi harus berlanjut, jangan pernah berhenti. Kalau selesai, pasti jadi lagi. Saya juga sudah melihat keliling, termasuk tambang galian C ke arah jalan menuju Donggala, banyak aktivitas pertambangan dilakukan di pinggir jalan. Ini tidak bisa. Mungkin teknis pertambangan harus diperbaiki. Jangan sampai daerah kita yang sangat kaya emas ini, tetapi rakyat kita sangat miskin. Ini ironi,” tutur Kapolda.

Mengenai adanya 48 perusahaan yang akan melakukan ekspansi membuka aktivitas pertambangan di Kabupaten Morut, lebih besar dari PT. IMIP ini harus ditertibkan. “Saya kira Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, bersama pemerintah Kabupaten dan Kota Palu, harus menata mulai sekarang,” tegas Kapolda.

Sedangkan Kadis ESDM Elim Somba, menjelaskan sejauh ini Pemprov Sulteng sudah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk memerangi dan menertibkan dugaan adanya pertambangan illegal ini. Mulai dari Parigi Selatan, Moutong, Buol, Tolitoli, Kota Palu, Donggala, Poso, Morowali, dan Morut. Pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulteng, saling tukar informasi dan pendapat dalam rangka melakukan pengawasan bersama mitra. Begitu juga Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal aktivitas pertambangan, namun masih ada wabah Covid-19. Pemprov berupaya bagaimana masyarakat mendapatkan wilayah izin pertambangan rakyat daerah.

“Tahun 2017 kita pernah melakukan moratorium di Sigi dan di Palu, karena terjadi kerusakan lingkungan. Solusinya lubang-lubang galian yang ada di area pertambangan akan dilakukan reboisasi (penghijauan). Kita sudah meninjau titik-titiknya. Dari Kehutanan sudah melakukan pemetaan dan pendataan untuk menutup lubang-lubang itu,” jelasnya.

Elim juga menjelaskan, status hukum wilayah pertambangan eks PT. Vale saat ini sudah dicabut atas rekomendasi KPK. Ada tiga hingga empat perusahaan sempat membawa masalah ini ke pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan putusan pengadilan terkait izin penambangan di lokasi ini.

“Kalau ada perusahaan tambang yang beroperasi di eks PT. Vale, itu ilegal. Eks PT. Vale itu ada di Morowali dan Morowali Utara,” terang Elim Somba.

Di Parimo sangat menarik, kata Elim lagi, karena banyak tambang emas, salah satunya di Kayu Boko. Pemprov sudah melakukan penertiban. Di Dongidongi begitu juga, operasi malam-malam. Sudah dibahas dengan pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), yaitu soal status lahannya. Lubang-lubang di Dongidongi ditutup dengan cara penyemprotan air berskala besar. Sebab, membuat lubang itu dilakukan selama tiga bulan lamanya. Pemprov sudah melakukan berbagai upaya memperingati penambang.

Sementara di Morut, ungkap Elim, akan ada perusahaan besar disana, akan menyaingi PT. IMIP. “Izin yang dimiliki adalah izin industri, kalau misalnya ada laporan izin tambang, kami katakan itu ilegal, karena tidak ada izinnya,” serunya.

Karena itu, kata Elim, Dinas ESDM sudah mengirim surat ke Stardas, sebuah perusahaan tambang baru, supaya tidak ada aktivitas penambangan. Sebab, Stardas itu tidak ada izinnya. “Jadi berbeda dengan PT. IMIP. Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya berasal dari PT. Bintang Delapan,” bebernya.

Kesimpulan rapat dibacakan Sonny Tandra selaku pimpinan sidang, yaitu Kapolda tidak saja akan melakukan operasi penertiban, tetapi bagaimana melakukan tata kelola pertambangannya untuk meminimalisir perusahaan tanpa izin. Diusulkan pembentukan Tim Gabungan, yang didalamnya diisi oleh Polri, TNI, Pemprov Sulteng, anggota DPRD, dan dinas terkait sesuai aturan yang berlaku.

DPRD selanjutnya masih akan melakukan rapat RDP lagi yang mendalam membahas berbagai persoalan pertambangan di Sulteng. Tindak lanjut dari RDP kemarin.

RDP ditutup Waket I Moh. Arus Abd. Karim, yang menyebutkan sebuah hal yang menarik yakni bagaimana penanganan tata kelola. “Sudahkah kita melaksanakan tata kelola itu. Masih adakah titik tekan Kapolda bagi sebuah permasalahan pertambangan di Sulteng, “ tutupnya. (mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.