Tambang Emas di Moutong Akan Dihentikan

- Periklanan -

PARIMO-Anggota DPRD Parimo telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, terkait aktivitas tambang di Kecamatan Moutong. Hasilnya, gubernur akan membuat surat untuk menghentikan sementara proses pertambangan di Moutong.

“Surat itu ditujukan kepada PT. KNK, kemudian masyarakat yang ikut terlibat dalam proses penambangan yang ada di sana,”ujar, ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, Senin (27/1)

Kemudian, gubernur Sulteng meminta agar DPRD dan Pemkab berpartisipasi dalam  proses penerbitan serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan di parimo, khususnya di Moutong.

“Kami diperintahkan oleh gubernur. Jelas penyataan pak gubernur, meminta kepada DPRD dan Pemkab untuk terlibat dalam penertiban dan pengawasan,”jelasnya.

Diketahui, bahwa pertambangan di wilayah Moutong dikelola oleh PT. KNK. Namun, belakangan diketahui kepemilikan KNK diduga bermasalah, antara Mr Kon (Korea) dan Aziz Welang.

Sepengetahuan ketua DPRD, di PT. TUN adalah Aziz Welang. Meskipun demikian guna menertibkan proses pertambangan tersebut pemerintah provinsi tetap akan menyurat untuk menghentikan sementara aktivitas yang ada disana.

“Ini kita bicara soal legal dan ilegal. Kita tahu, KNK ini legal, tapi KNK yang mana dulu ? Untuk menertibkan pertambangan tersebut. Akan dilayangkan surat untuk pemberhentian sementara,”ungkapnya.

- Periklanan -

Belum diketahui apa saja yang harus dipenuhi pihak Aziz Welang sehingga bisa beroperasi secara utuh di lokasi pertambangan yang berada di wilayah Utara Kabupaten Parimo tersebut.

Sayutin menegaskan bahwa pihaknya memang konsen terhadap persoalan pertambangan di Parimo. Tujuannya adalah agar daerah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

Proses lahirnya PT. KNK disinyalir bermasalah secara terus menerus, sehingga tidak jelas pemasukannya ke daerah, hasilnya tidak diketahui masuk kemana.

“Nantinya siapapun pemilik KNK yang legal beroperasi, dia beroperasi secara normal. Selayaknya pertambangan-pertambangan lainnya yang ada di Indonesia,”harapnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pemkab untuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan secara ful terhadap pertambangan di parimo.

Ia menambahkan, saat ini Pemprov sedang menyiapkan pergub tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), bagaiamana cara melibatkan seluruh masyarakat.

WPR tersebut bisa dilaksanakan namun dengan zonasi tertentu, luasan-luasan tertentu, kemudian yang mengelola BUMDES atau koperasi. (iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.