Tak Rela Pelabuhan Donggala Gabung ke Pantoloan

Kasman akan Menghadap ke Presiden dan Wapres

- Periklanan -

DONGGALA – Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan menjadi polemik baru di Kabupaten Donggala.
Pasalnya pelabuhan Donggala yang sebelumnya telah pisah dari pelabuhan Pantoloan dan memiliki KUPP sendiri, kini dengan terbitnya peraturan itu, status pelabuhan Donggala kembali digabung dengan pelabuhan Pantoloan.
Hal itu berimbas pada pendapatan Kabupaten Donggala.
Polemik tersebut mendapat perhatian serius dari Bupati Donggala Drs Kasman Lassa SH. Kasman mengaku dirinya tak rela jika pelabuhan itu digabung kembali dengan pelabuhan Pantoloan. Pasalnya kata Kasman, sejak pertama menjabat pada periode pertama, Pemkab Donggala berupaya agar pelabuhan Donggala terpisah dari pelabuhan Pantoloan dan memiliki KUPP sendiri. “Saya tidak rela. Kita sudah mati-matian perjuangkan segala bentuk izin dan semacamnya. Tiba-tiba jadi seperti ini,” tegasnya.

- Periklanan -

Dalam waktu dekat ini kata Kasman, pihaknya akan menghadap kepada Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalla untuk meminta mencabut peraturan menteri perhubungan tersebut. Bila perlu kata Kasman dirinya juga akan menghadap langsung dengan Presiden. “Kami akan meminta agar hak-hak yang berkaitan dengan pelabuhan itu dikembalikan kepada Kabupaten Donggala. Sebelum Pilpres (April) kami akan menghadap,” katanya.

Kasman menyesalkan aturan tersebut dibuat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurut Kasman, kalaupun ada perubahan yang menyangkut pelabuhan itu, seharusnya Pemkab Donggala diberitahu. “Tidak disampaikan sama kita, tiba-tiba terbit peraturan itu. Ada apa sebenarnya. Jangan dibuat berkelahi antara kita dengan kita. Saya minta Pemerintah Pusat harus mengerti,” ungkapnya Jumat kemarin. (Ujs)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.