Tak Hanya Tolak Pembangunan Kantor DPKP, DPRD Juga Coret Tugu Nol

- Periklanan -

PALU – Rapat Pimpinan DPRD Kota Palu memutuskan menolak pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Palu senilai Rp3,2 miliar sebagaimana diusulkan Pemerintah Kota Palu.

Anggota DPRD Palu saat menggelar rapat terkait Pembangunan Kantor DPKP, Tugu Nol, Median Jalan dan Kantor Dinas Pariwisata kini ditolak DPRD dalam rapat pimpinan dewan. (Foto: Zainudin Jacub)

Dalam rapat yang langsung dipimpin Ketua DPRD Palu Drs H Ishak Cae MSi dan dihadiri wakil ketua DPRD dan Ketua-Ketua  dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Palu, memutuskan mengembalikan anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan kantor DPKP tersebut untuk pembangunan kantor Camat Tatanga.

Selain memutuskan menolak pembangunan Kantor DPKP,  pimpinan DPRD itu juga memutuskan menolak penggunaan dana APBD Kota Palu untuk pembangunan tugu nol senilai Rp3 miliar, Median jalan Muhammad Yamin senilai Rp6 miliar dan pembangunan Kantor Dinas Pariwisata senilai Rp7 miliar.

“Penolakan Pembangunan  Kantor DPKP serta pembangunan tugu nol median jalan dan pembangunan kantor Dinas Pariwisata  tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan dewan pekan lalu sebelum lebaran,” kata Anggota Komisi C DPRD Palu Armin Suputra .

Penolakan ini kata dia, merupakan bagian dari hak dewan dalam hal penggunaan anggaran oleh Pemkot Palu.

- Periklanan -

“Rapat pimpinan DPRD memiliki alasan untuk menolak pembangunan Kantor DPKP yaitu tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kota Palu,” ujar Armin kepada Radar Sulteng.

Pembangunan Kantor Camat Tatanga sendiri dianggap lebih prioritas karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat reses anggota DPRD Palu sejak tahun 2015 lalu.

Apalagi pembangunan kantor camat ini sudah diusulkan saat pembahasan APBD 2017 lalu. Namun kemudian usulan tersebut dicoret dan baru diloloskan saat pembahasan APBD 2018.

Rapat pimpinan DPRD itu juga memutuskan menolak penggunaan dana APBD Kota Palu untuk pembangunan tugu nol senilai Rp3 miliar, Median jalan Muhammad Yamin senilai Rp6 miliar dan pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Rp7 miliar, karena masih ada yang lebih prioritas dari pembangunan proyek-proyek tersebut.

Dikatakan Armin anggaran untuk pembangunan tugu nol, median jalan dan Kantor Dinas Pariwisata nanti bakal dialihkan untuk membiayai program-program yang diusulkan masyarakat lewat reses. “Nanti saat pembahasan APBD-Perubahan 2018 anggarannya akan kami alihkan,” demikian Armin.

Tidak masalah DPRD mencoret anggaran tersebut kata Armin, karena meski sudah dianggarkan di APBD. Namun hingga kini pekerjaan tersebut belum dilelang.

Jika Pemkot Palu tidak patuh dengan keputusan DPRD ini, maka kata Armin bakal menggunakan hak-haknya.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.