RENCANA pemerintah pusat untuk membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam waktu dekat mesti diantisipasi oleh jajaran pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa informasi tentang rekrutmen CPNS sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penipuan bermodus rekrutmen CPNS yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli, mungkin hanya bagian kecil dari kasus yang mungkin terjadi di banyak tempat tapi tidak terungkap ke permukaan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif menggunakan berbagai saluran informasi yang tersedia. Agar masyarakat tidak menjadi korban karena ulah dari pihak-pihak yang hendak memanfaatkan momentum ini. Pemerintah daerah jangan hanya fokus pada persiapan rekrutmen dan menunggu petunjuk pusat untuk pelaksanaannya. Dalam situasi transisi sekarang ini, Humas pemerintah daerah seharusnya sudah bekerja. Dari hari ke hari menyampaikan informasi yang kredibel kepada masyarakat.
Mengedukasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berbagai informasi dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi. Animo masyarakat yang begitu tinggi untuk melamar sebagai CPNS menimbulkan kerentanan tersendiri. Masyarakat cenderung sangat mudah terpengaruh dengan informasi yang berkembang di media-media sosial. Termasuk sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki iktikad buruk untuk mengambil keuntungan pribadi. Semisal menjanjikan untuk diurus dan diluluskan sebagai CPNS.
Sebagai langkah preventif maka pemerintah daerah harus menyakinkan masyarakat bahwa rekrutmen CPNS di era ini sudah sangat transparan dan akuntabel. Ruang untuk melakukan manipulasi dan intervensi nyaris tidak ada lagi. Dengan sistem yang diberlakukan, proses rekrutmen berjalan sangat objektif dan terbuka. Maka cara terbaik untuk berhasil adalah mempersiapkan diri dan mental sebaik-baiknya. Bukan lagi mencari orang-orang di pemerintahan yang dianggap bisa membantu. Apalagi percaya pada orang-orang yang tidak jelas atau meminta bantuan paranormal.
Selain pemerintah daerah melalui peran dan fungsi kehumasan, jajaran kepolisian di daerah ini juga dapat melakukan hal serupa. Melakukan tindakan pencegahan dengan aktif menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang dimiliki. Baik melalui media maupun secara langsung melalui aparat kepolisian yang setiap saat turun ke masyarakat. Sampaikan bahwa rekrutmen CPNS zaman now ini tidak lagi mengenal dan dapat mengandalkan koneksi.
Dengan cara dan sinergi seperti ini, kita harapkan bahwa tidak adalah lagi masyarakat yang menjadi korban pemberian harapan palsu (PHP) dari oknum-oknum tertentu. Jika aparatur pemerintah daerah dan jajaran kepolisian memilih bersifat pasif maka ruang bagi penipu akan semakin leluasa untuk bergerak. Masyarakat akan kembali menjadi korban. Tentu kita prihatin dan tidak ingin kasus-kasus yang sudah pernah terjadi berulang lagi dan menimpa masyarakat yang tidak kritis dengan informasi. (**)
