TAJUK | Universitas Madako Aset Pendidikan yang Mesti Dijauhkan dari Politik

- Periklanan -

PEMKAB Tolitoli menarik aparaturnya yang mengajar di Universitas Madako. Alasan penarikan para aparatur sipil negara (ASN) tersebut mengacu pada aturan di bidang kepegawaian. Intinya mereka yang berstatus ASN harus bekerja profesional. Mengutamakan tugasnya utamanya sebagai ASN dengan tidak merangkap tugas di institusi yang lain. Dengan alasan ini, tindakan Pemkab sangat bisa dipahami. Legal dan sudah seharusnya demikian. ASN harus fokus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masalahnya karena penarikan ASN tersebut ditengarai sejumlah pihak sebagai dampak dari kurang baiknya hubungan antara bupati dengan pengelola Universitas Madako. Dikhawatirkan penarikan sejumlah ASN yang selama ini mengabdi sebagai tenaga pengajar akan berimplikasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia di universitas tersebut. Implikasi lebih lanjut dapat mengganggu proses perkuliahan yang sudah berjalan selama ini.

Terhadap kekhawatiran ini, Rektor Universitas Madako Moh Ma’ruf Bantilan menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan. Selain karena penarikan ASN merupakan kewenangan Pemkab, tenaga pengajar di Universitas Madako juga dinilai sudah cukup. Bagi masyarakat Tolitoli, apa pun masalah yang timbul di antara bupati dengan pihak universitas, seharusnya disikapi lebih arif dan dewasa dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

Bagaimana pun Universitas Madako merupakan aset masyarakat Tolitoli dan sekitarnya. Anak-anak daerah yang tidak berkesempatan berkuliah ke Kota Palu maupun daerah lainnya, dapat melanjutkan pendidikan tinggi di kabupaten tersebut. Artinya, kehadiran universitas ini sedikit banyak telah memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tolitoli. Alumni dari universitas ini tentu telah berkiprah di masyarakat maupun instansi pemerintahan.

- Periklanan -

Kebijakan bupati yang menarik ASN Pemkab seharusnya mempertimbangkan pula keberlanjutan Universitas Madako. Tidak boleh semata-mata dengan pendekatan legal formal dan alasan kedisiplinan ASN. Sebab bupati akan berganti dan pengelola Universitas Madako pun suatu saat akan beralih. Yang tidak boleh mati adalah masa depan universitas ini hanya karena ketidaksejalan antara bupati dan pengelolanya di suatu masa.

Jika ini terjadi, sejarah akan mencatat dengan tinta hitam. Suatu lembaga pendidikan tinggi yang harusnya didukung dan dibesarkan Pemkab justeru terhambat karena kebijakan seorang bupati. Tantangan pendidikan tinggi di masa ini sudah cukup berat. Akan lebih berat lagi jika harus berhadapan dengan kebijakan bupati setempat yang kurang memberi ruang.

Pada saat yang sama pengelola universitas harus pula memastikan diri untuk fokus pada masalah pendidikan dan tidak mengelola sebuah lembaga pendidikan dengan cara dan pendekatan politik. Hikmah dari penarikan ASN Pemkab diharapkan memberikan ruang yang semakin luas bagi dosen-dosen yayasan untuk berkiprah lebih leluasa. Setelah mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua (S2) dan strata tiga (S3) mereka harus kembali pulang dan mengabdi.

Membesarkan universitas yang telah memberikan peluang untuk melanjutkan studi. Semua ini akan berjalan baik dan sesuai harapan jika pengelola universitas memberi ruang kreasi yang cukup bagi tenaga-tenaga dosennya. Atmosfer akademik harus dibangun dalam pengelolaan universitas dan relasi antarsivitas akademika. Sebaliknya pendekatan-pendekatan politik harus dijauhkan. Selama politik lebih dominan maka universitas ini akan sulit berkembang menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia pendidikan tinggi yang makin kompleks.(**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.