TAJUK | Tambang Ilegal Jangan Dibiarkan

- Periklanan -

AKTIVITAS tambang batu gajah di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu disinyalir berlangsung tanpa izin alias ilegal. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Yanmart Nainggolan, saat ini untuk wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala sedang dilakukan moratorium izin. Karena tidak ada izin dari Dinas ESDM, menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng, berarti aktivitas penambangan tersebut berlangsung tanpa adanya dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

Dengan keterangan dari ESDM dan DLH Sulteng ditambah kondisi faktual di lapangan maka sangat kuat alasan bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan penindakan berdasarkan wewenang yang dimiliki. Namun sejauh ini pihak Polda Sulteng menyatakan belum menerima informasi yang detail mengenai masalah tersebut. Plh Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono mengatakan pihak kepolisian akan mengumpulkan informasi secara berjenjang melalui Polsek dan Polres.

Pengumpulan informasi secara berjenjang dari Polsek ke Polres lalu ke Polda mungkin sudah menjadi alur baku di lingkungan kepolisian. Namun karena aktivitas pertambangan berkorelasi langsung dengan kerusakan lingkungan maka alur informasi tidak boleh menjadi hambatan bagi kepolisian  sehingga terlambat melakukan tindakan yang diperlukan. Sebab penambangan berlangsung dari hari ke hari dan itu berarti areal yang menjadi objek eksploitasi juga akan semakin meluas.

- Periklanan -

Dikhawatirkan jika informasi berjenjang digunakan secara kaku justeru akan kontraproduktif dengan upaya penyelematan lingkungan yang menjadi roh dari undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jangan sampai areal yang menjadi wilayah eksploitasi sudah demikian luas baru informasinya sampai ke Polda. Itu berarti kerusakan sudah terjadi oleh aktivitas ilegal tapi polisi baru hendak bertindak.

Pertanyaannya: apakah kasus-kasus tindak pidana lingkungan yang selama ini ditangani Polda Sulteng juga menggunakan pendekatan informasi berjenjang?  Tidakkah Subdit Tipidter yang ada di Polda dapat secara proaktif melakukan langkah-langkah penyelidikan bila ada informasi terjadinya dugaan tindak pidana di bidang pertambangan? Apalagi aktivitas penambangan batu gajah yang saat ini mendapat perhatian masyarakat terjadi di wilayah Kota Palu.

Bila aparat penegak hukum hendak masuk dalam kasus ini tentu tidaklah terlalu sulit. Sebab pernyataan atau data awal yang disampaikan dua instansi yang sangat kompeten (Dinas ESDM dan DLH Sulteng) sudah cukup kuat sebagai data awal yang dapat dikembangkan.  Bahkan terhadap suatu aktivitas tambang yang secara legal di atas kertas memperoleh izin dapat saja dipersoalkan oleh aparat penegak hukum sekiranya terdapat indikasi-indikasi kesalahan prosedur dalam penerbitan izinnya. Apalagi suatu kasus yang secara nyata diklaim ilegal oleh pihak yang kompeten.

Publik sedang menunggu respons kepolisian. Jangan sampai kasus Poboya berulang. Bila tidak diatasi sejak dini,  ketika aktivitasnya semakin meluas dan melibatkan pekerja dalam jumlah banyak, dikhawatirkan upaya penertibannya akan semakin sulit. Pertambangan ilegal di Poboya dan reklamasi Teluk Palu sudah cukup menjadi pelajaran.  Jangan terulang di Duyu hanya karena tidak adanya niat untuk mencegahnya dari awal.   (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.