TAJUK | Selamatkan Dana Desa Tanpa Harus Susahkan Kepala Desa

- Periklanan -

RATUSAN aparatur desa yang mengatasnamakan Forum Kepala Desa (FKD) sekabupaten Buol melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol dan gedung DPRD Buol. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa sejumlah kepala desa. Baik karena dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).

FKD meminta agar tindakan preventif lebih dimaksimalkan dan didahulukan. Supaya pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui Inspektorat maupun auditor pemerintah yang lain. Bila pengawasan dimaksimalkan, hal itu diyakini efektif mencegah terjadinya permasalahan yang dapat menggelincirkan para kepala desa pada tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan para kepala desa sebetulnya cukup rasional dan mendasar. Bahwa ADD maupun DD harus dipastikan bebas dari penyelewengan sudah seharusnya demikian. Namun jangan sampai terjadi tekanan yang terlalu berlebihan dari pihak manapun sehingga pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut menjadi tidak maksimal dan kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Penting bagi semua pihak untuk memahami filosofi dan politik hukum dana desa.

Salah satu tujuan program dana desa adalah menghidupkan perekonomian desa dan menjadi stimulus pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Sudah banyak kisah sukses pengelolaan dana desa yang berhasil mengubah wajah desa menjadi lebih baik. Membuka lapangan kerja bagi warga. Infrastruktur dibangun, fasilitas umum diperbaiki, hingga tempat wisata desa direvitalisasi. Itu semua karena kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana desa sejak tahun 2015 silam.

- Periklanan -

Bahwa ada oknum kepala desa yang nakal dan menjadikan dana desa sebagai bancakan, hal itu yang harus dibenahi. Caranya dengan memberikan arahan, pedoman, petunjuk, dan pengawasan. Tapi tidak berarti dibolehkan intervensi yang terlalu dalam.  Ruang fleksibilitas tetap harus dibuka agar kondisi lokal tetap terakomodir. Agar tumbuh prakarsa dan inisiatif di masing-masing desa.

Jangan ada kesan bahwa kepala desa kini menjadi sasaran tembak. Transfer dana ke desa ini baru saja dimulakan. Jika setiap waktu ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum, kondisi itu akan menimbulkan trauma di masyarakat. Penegakan hukum pidana harus tetap hati-hati, bijak, dan bermartabat. Kepentingan yang lebih besar perlu dipertimbangkan.

Jangan sampai hukum dijadikan alat oleh oknum-oknum di desa untuk saling menjegal. Di sinilah pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk lebih selektif menerima laporan. Ancaman sejumlah kepala desa untuk tidak lagi menerima dana, sangat dapat dimengerti. Sebab mereka sebetulnya lebih menginginkan ketenangan dibanding mengelola uang lalu berurusan dengan hukum.

Pengalaman desa mengelola dana dalam jumlah besar ini baru berkisar beberapa tahun. Maka tugas negara dan perangkat-perangkatnya adalah memberikan pengayoman dan pembinaan agar kebocoran dapat ditekan dan para pengelola dananya juga tidak bermasalah. Wacana penolakan dana desa merupakan refleksi dari rasa frustrasi para kepala desa yang merasa sudah bekerja bersungguh-sungguh tapi terus menerus dibayangi oleh kemungkinan untuk menjadi tersangka korupsi. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.