Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TAJUK | Selamatkan Dana Desa dan Kepala Desa!

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi(@radarbanten.com)

KASUS penyalahgunaan dana desa yang bermuara pada tindak pidana korupsi (Tipikor) dan menyeret para kepala desa, mantan kepala desa, dan aparat desa ke meja hijau terus menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Dalam kasus-kasus yang disidangkan di PN Tipikor Palu, nyaris semua kabupaten yang ada di Sulteng telah terwakili. Artinya dari setiap kabupaten,  ada kepala desa, mantan kepala desa atau aparatnya yang tersandung kasus Tipikor.

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Sulteng. Namun merata di seluruh tanah air, sejak setiap desa mendapat transfer dana dalam jumlah besar dari pemerintah pusat. Atas persoalan ini, berbagai pihak telah berupaya berkontribusi. Terutama instansi-instansi pemerintah di bidang pengawasan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat di jajaran pemerintah daerah.

Bahkan instansi penegak hukum juga sudah turun tangan dengan mengupayakan langkah-langkah preventif. Sejumlah diskusi dan forum pun sudah digelar untuk mengurai dan menemukan solusi. Tujuannya agar dana desa dapat diluruskan penggunaannya dan para kepala desa dapat diselamatkan dari bayang-bayang Tipikor. Supaya dana desa kontributif bagi kesejahteraan masyarakat dan para putra-putra terbaik desa tidak terjerumus dalam pusaran korupsi.

Dari berbagai forum dan diskusi yang digelar, sebenarnya masalah besarnya adalah soal integritas dan kapasitas. Ada kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana karena lemahnya integritas. Namun ada pula yang tersandung masalah hukum,  hanya semata karena persoalan rendahnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan.

Hal lain yang mengemuka dalam diskusi-diskusi yang membahas persoalan dana desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Bayangkan dengan gaji sekitar dua jutaan perbulan, seorang kepala desa diberi tanggung jawab untuk mengelola dana desa yang rata-rata di atas satu miliar per tahun. Sangat tidak rasional antara pendapatan kepala desa dengan jumlah uang yang dikelolanya plus tanggung jawab yang melekat dalam pengelolaan tersebut.

Pada aspek lain kultur masyarakat desa yang menjadikan kepala desa sebagai sentral semua urusan dan persoalan. Ketika posisi kepala desa menjadi sentral semua urusan dan segala persoalan maka pada saat yang sama seorang kepala desa memerlukan topangan dana yang tidak sedikit. Status kepala desa berbiaya besar.

Di sinilah letak masalahnya. Kepala desa dituntut untuk responsif terhadap segala persoalan masyarakatnya yang kerap berkonsekuensi dana dan pada saat yang bersamaan juga terikat pada kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang ketat. Semoga dengan peran aktif instansi penegak hukum dan pengembangan sistem pelaporan oleh auditor internal pemerintah, dana desa dan para kepala desa dapat diselamatkan dari ancaman Tipikor.  (**)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.