TAJUK | Saatnya untuk Optimistis kepada Dana Desa  

- Periklanan -

Ilustrasi

GELONTORAN dana ke daerah melalui dana desa, secara bertahap berhasil mengubah struktur penganggaran negara. Dengan adanya dana desa, maka transfer dana ke daerah kini makin besar dibanding yang tertinggal di pusat dan dikelola kementerian/lembaga. Pada tahun 2015, dana desa mencapai Rp20,76 triliun. Meningkat menjadi 49,98 triliun pada tahun 2016 dan  mencapai Rp60 triliun pada tahun 2017.

Dana desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini sebetulnya mengatur secara komperehensif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam implementasinya, seolah-olah kehadiran undang-undang ini identik dengan dana desa. Padahal dalam realitasnya, turunan undang-undang ini juga mengatur tentang pemilihan kepala desa secara serentak serta hal-hal fundamental lainnya berkenaan dengan desa.

Filosofi dana desa adalah menguatkan desa sekaligus menyehatkan kota. Dengan dana desa, satuan pemerintahan terkecil ini akan menjadi makin kuat. Dengan dana desa, pembangunan di desa akan lebih baik. Bila uang ada di desa, warga desa tidak perlu ke kota mengadu nasib. Hanya menambah beban kota yang sudah berat. Mahasiswa yang berkuliah di kota akan pulang ke desanya setelah selesai. Dengan skenario ini, desa akan kuat dan kota akan makin sehat karena bebannya berkurang dan terbagi ke desa.

- Periklanan -

Masalahnya karena dalam kurun waktu tiga tahun bergulirnya dana desa, dilema baru muncul. Ada sebagian kepala desa yang tidak cakap mengurus dana desa. Terjadi kebocoran dalam pengelolaannya. Tidak sedikit kepala desa atau aparat desa harus masuk penjara karena melakukan penyelewengan. Terdapat sekitar 74 ribu desa di Indonesia yang memperoleh manfaat dana desa. Ada sekitar 900 kepala desa yang sudah kena kasus hukum. Desa-desa di Sulteng tidak alpa menyumbang data nasional ini. Pengadilan Tipikor Palu sudah kerap mengadili kepala desa yang tersangkut kasus korupsi.

Mulai muncul kesangsian terhadap efektivitas dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Suara-suara pesimistis sulit dibendung. Dana desa dinilai hanya menguntungkan segelintir elit desa. Membela masyarakat ketika terjadi pemilihan kepala desa. Meski demikian, optimisme harus tetap dinyalakan. Politik hukum dan politik anggaran yang menempatkan desa sebagai sentral pembangunan sejatinya sudah benar. Bahwa ada masalah di awal pelaksanannya, itu tugas bersama untuk memperbaikinya.

Kasus-kasus hukum yang menjerat sekitar 900-an oknum kepala desa dan aparat desa tidak bisa mengubur inovasi ribuan desa yang terbukti sukses. Berita negatif tentang penyalahgunaan dana desa tidak boleh mematikan inovasi ribuan kepala desa yang berhasil membangun dan mengubah wajah desanya. Maka dibutuhkan waktu untuk melakukan pembenahan. Para kepala desa butuh penguatan kapasitas. Mereka butuh pengawasan sekaligus pendampingan.

Kita harus optimistis menjadikan desa sebagai masa depan republik. Desa harus mandiri dan dimandirikan. Suatu saat jaksa maupun polisi yang akan dilibatkan dalam pengawasan harus ditarik. Biarkan masyarakat yang melakukan pengawasan secara mandiri. Sebab pada kemandirian itu filosofi desa yang sesungguhnya. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.