TAJUK | Proyek Drainase Perlu Evaluasi

- Periklanan -

PROYEK drainase di Kota Palu sejatinya hadir tidak saja untuk mengatasi banjir tapi sekaligus turut memperindah wajah kota ini. Itu hasil akhirnya. Dalam proses pengerjaannya pun demikian. Mobilisasi pekerja, alat, dan material di suatu titik tidak boleh menjadi pembenaran mutlak untuk mengorbankan estetika dan etika bekerja di ruang publik. Ini yang tidak dilakukan sejak awal oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek drainase di Kota Palu sehingga muncul berbagai keluhan dari masyarakat.

Bahkan ada komplain dari pihak-pihak tertentu karena proses pengerjaan drainase yang dilakukan secara serampangan. Seperti kerusakan pipa PDAM Donggala yang berimbas pada berhentinya pasokan air ke konsumen selama beberapa hari. Termasuk robohnya pagar di Universitas Tadulako. Belum lagi tumpukan material di bahu-bahu jalan yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas. Kalau pun ketidaknyamanan ini merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu pekerjaan tapi pihak rekanan juga punya tanggung jawab untuk meminimalkan hal-hal demikian.

Saat ini proyek sudah selesai sesuai kontrak. Namun terdapat beberapa titik pekerjaan yang belum tuntas dibersihkan dan dirapikan. Itu yang nampak secara kasat mata. Belum lagi kalau diperhatikan detail pekerjaan secara seksama, tentu persoalan kualitas masih bisa diperdebatkan. Bahkan ada yang masih dalam proses pengerjaan tapi sudah diklaim sebagai tahap pemeliharaan. Seperti yang terjadi pada proyek drainase di Jalan Teuku Umar. Beberapa pekerja masih di lapangan plus alat dan material yang menyita jalan.

- Periklanan -

Publik berharap pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu agar benar-benar melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tidak memberikan laporan yang tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Sejak awal, proyek drainase di Kota Palu sudah menuai kontroversi. Terutama menyangkut dugaan bahwa proyek ini dimonopoli oleh salah satu kontraktor dengan menggunakan sejumlah perusahaan. Namun oleh Kepala Dinas PU Kota Palu, Singgih B Prasetyo dianggap bukan masalah sepanjang prosedurnya sudah benar dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang baik.

Sekaranglah saatnya untuk melihat kualitas pekerjaan itu. Termasuk apakah pekerjaan itu dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kontrak? Dan setelah selesai kontrak, apakah pihak rekanan juga tidak langsung lepas tanggung jawab? Adakah korelasi antara keterlambatan dengan terkonsentrasinya pekerjaan pada satu rekanan?

Masyarakat bisa menilainya sendiri. Tapi Pemkot dan DPRD Kota Palu mestinya juga melakukan evaluasi. Tidak saja oleh Dinas PU tapi Inspektorat Kota Palu perlu melakukan evaluasi dan telaah atas hasil pekerjaan yang sudah ada. Ini penting agar uang negara dalam jumlah besar yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur ini memberikan manfaat yang sebanding.  (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.